by

Jobfit Pemkot Ambon, Ini Sejumlah Pejabat yang Perlu Dilakukan Penyesuaian

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dibawah kepemimpinan Penjabat Walikota Bodewin Wattimena dan Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse mulai “bergerak” untuk menata birokrasi.

Penataan dimulai dengan melakukan job fit atau uji kesesuaian, cara menilai kecocokan karakteristik kandidat dengan suatu posisi di perusahaan atau instansi melalui kepribadian, soft skils, pengalaman dan nilai-nilai (value) yang mereka miliki dalam bekerja.

Ke-27 Kepala Dinas (Kadis) di Pemkot Ambon ikut serta dalam Job Fit tersebut yang berlangsung sehari di salah satu hotel di Kota Ambon, Senin (5/12).

Mereka akan diuji para pakar yang punya kapasitas seperti Prof. Dr. Salmon Nirahua, M.Hum, Prof Dr. Jhony Chr Ruhulessin, Dr Dody Siwabessy, M.Si, Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, Ketua Baperjakat Pemkot Ambon, Agus Ririmasse yang juga Ketua Pansel serta Kepala BPSDM Benny Selanno.

Meskipun hanya uji kesesuaian, namun kegiatan tersebut ikut menarik perhatian salah satu lembaga independen pengawal korupsi dan demokrasi, Mollucas Corupption Watch (MCW).

Direktur MCW, Hamid Fakaubun meminta sikap tegas dan konkrit Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena bersama Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse selaku pengendali birokrasi di Ibukota Provinsi Maluku tersebut dengan menjadikan Job Fit itu sebagai rujukan rombak birokrasi.

Menurutnya, ciri pemimpin yang baik dan layak dicontoh orang lain adalah ketegasan, antara kata dan perbuatan harus seimbang.
Keseimbangan itu harus diwujudkan keduanya selaku pemimpin di Kota Ambon saat ini.

“Kami mendukung penuh pa Penjabat dan pa Sekkot dengan melakukan penataan birokrasi yang diawali Job Fit. Kami akan kawal benar proses hingga hasilnya,” tegasnya saat dihubungi media ini, Senin (5/12).

Pasalnya hal ini sejalan dengan semangat 11 program prioritas Penjabat Walikota Ambon yang sudah enam bulan memimpin, ditopang Sekkot Ambon yang salah satunya adalah penataan birokrasi. Yang mana tak saja soal manajemen, tapi revolusi mental “orang-orang” di birokrasi harus ditata.

“Saya yakin pa Penjabat dan Sekkot sudah punya data dan informasi soal ini, para pejabat Pemkot yang tidak senafas dalam perbaikan birokrasi. Karena keduanya orang birokrasi, pasti paham. Masukan dari publik pasti juga sudah diterima baik langsung atau via pesan singkat,” jelasnya.

Fakaubun yang juga terkenal sebagai advokat muda itu lantas tegaskan, sebagai elemen masyarakat tentu bertanggung jawab mengawal birokrasi Pemkot agar tetap tegak lurus melayani masyarakat, agar tidak ada oknum pejabat tertentu yang manfaatkan situasi, termasuk dugaan lakukan Pungli secara kontinu.

Dirinya berharap hal itu menjadi catatan khusus bagi Penjabat Walikota, khususnya Sekkot selaku Ketua Baperjakat dan Ketua Pansel bersama tim Pansel Job Fit dalam menilai kapasitas pejabat di Pemkot Ambon.

Sehingga pejabat yang mengisi posisi di dinas atau jabatan tertentu dan strategis harus the right man on the right capacity, quality, bukan sebaliknya.

“Misalnya Dinas kategori “babasah” yang butuh penyegaran/penyesuaian seperti Kominfo-Sandi yang banyak urusi project aplikasi, baliho dan kerjasama media harus diisi orang tepat dan punya kapasitas, lalu Dinas Perindag yang bersentuhan dengan masalah retribusi dan pasar, sewa lapak/los harus juga jadi atensi,” jelasnya.

“Kemudian Dinas Perhubungan, yang masih problem di tarif parkir, parkir liar/bayangan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan soal sampah dan retribusi, limbah, mesti juga jadi evaluasi Penjabat dan Sekkot. Serta Dinas lainnya pun harus jadi perhatian. Ini demi kebaikan bersama, kepentingan publik dan kemajuan Ambon,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed