AMBON,MRNews.com,- PDI Perjuangan Provinsi Maluku lakukan konsolidasi internal menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020. Dimana ada empat daerah yang akan menggelar event politik lima tahunan itu, yakni Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya (MBD), Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Konsolidasi internal itu diikuti pengurus DPD, pimpinan DPC, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota maupun pimpinan organisasi sayap partai. Tak saja soal Pilkada, tapi momentum tersebut juga menjadi wadah evaluasi struktur PAC yang sudah selesai masa jabatan dan penguatan partai pasca Rakernas.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Adrian Huwae mengaku, pihaknya sementara mempersiapkan partai pasca Rakernas. Sebab penting bagi partai yaitu mengkonsolidasikan seluruh struktural partai dalam masa periodisasi baru. Dimana rata-rata PAC dan ranting sudah berakhir masa kepengurusannya. Selain juga kesiapan partai dalam rangka pemenangan Pilkada serentak 2020 di empat kabupaten.
“Akan ada evaluasi kepada teman-teman ranting dan PAC yang menunjukkan militansi dan upaya kerja keras dalam pemenangan Pileg, Pilpres dan Pilkada. Tetap diberi reward untuk tetap jadi pimpinan di tingkatan masing-masing. Tapi kader mbalelo, tidak sungguh-sungguh dalam kerja partai, kita evaluasi apakah mereka masih pantas atau tidak,” bebernya kepada awak media disela rapat pleno diperluas DPD PDIP Maluku di Pacific Hotel, Sabtu (18/1).
Tentang rekomendasi partai di Pilkada, Huwae mengaku, pihaknya baru selesai survey di empat daerah itu. Nantinya hasil survey dan catatan rekomendasi soal siapa yang akan menjadi prioritas akan disampaikan ke DPP, baru kemudian terbit rekomendasi.
“Soal kapan, belum tahu. Karena rekomendasi kali ini, DPP juga akan mendengar daerah dan sebagai simbol partai, ketua DPD untuk menyampaikan itu ke DPP. Sudah pasti bahwa PDI Perjuangan untuk semua wilayah itu tetap akan memprioritaskan kader. Baik dalam posisi sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati. Kita juga akan merujuk kepada hasil survey, meski survey bukan utama menentukan rekomendasi,” tutup mantan ketua DPRD Maluku. (MR-02)
Comment