AMBON,MRNews.com,- Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menertibkan para pedagang yang masih “bandel” dengan berjualan di lokasi pembongkaran eks Gedung Putih Mardika, mendapat reaksi dari pedagang.
Pantauan media ini, sejak Jum’at (19/11) hingga Sabtu (20/11) pagi, ada sejumlah pedagang yang sudah rela membongkar sendiri lapaknya dan pindah ke lokasi lain, daripada dibongkar paksa.
Akan tetapi ada sebagian pedagang lagi yang “kukuh” bertahan alias tidak mau pindah karena lokasi lain tidak jelas. Apakah tidak representatif, sudah penuh maupun harus “dibayar” besar baru didapat lapak.
Ibu Ani, pedagang pakaian bekas mengaku, pasca dibongkarnya Gedung Putih dan lapak, dirinya tidak tahu akan kemana berjualan, sebab lokasi yang lain tidak representatif dan tidak jelas.
“Paling istirahat saja. Tunggu pemerintah punya kebijakan selanjutnya. Sebab di pasar Apung, tidak ada tempat bagi saya. Disana itu, ada uang yah ada lapak. Sedangkan kasihan katong bajual untung 1000-2000 baru bisa dapat tempat itu,” sesalnya.
Ditambahkan, untuk lapak yang sementara dibangun Pemkot melalui pihak ketiga pun diatas trotoar depan pelabuhan rakyat Enrico hingga pelabuhan Slamet Riyadi pun pedagang belum dapat info untuk menempatinya nanti.
“Dari dinas belum ada info par katong pedagang disini. Palingan sekarang itu sistemnya, ada uang ada lapak. Memang belum info pasti juga, tapi simpang siur yang antua bilang 15-20 juta baru dapat lapak,” ceritanya.
Jadi jika tidak “bayar” senilai itu, maka sambung Ani, lapak yang disediakan tidak akan didapat, kecuali yang dapat membayar sesuai permintaan. Dirinya sendiri belum bayar.
“Mau makan saja susah, apalai bayar sebesar itu. Katong kumpul 1000-2000 baru bisa. Jangankan sewa lapak, makan hari-hari saja setengah mati. Sebelumnya beta jualan disini. Pokoknya dimana ada tempat yang bisa bikin katong pedagang kumpul, disitu katong bajual,” bebernya.
Karena alasan itu, pihaknya kata Ani, masih memilih berjualan di dalam terminal dan sekitarnya, enggan beralih ke pasar Passo dan lokasi lain.
“Lapak yang di Pasar Apung atau disepanjang pelabuhan Enrico hingga Slamet Riyadi juga seng menjamin karena itu Rp 15-20 juta baru dapat,” terangnya lagi.
Disingung soal siapa oknum yang sampaikan biaya sewa lapak sebesar Rp 15-20 juta, Ani dan teman pedagang lain sontak menyebut ada oknum TNI.
“15-20 itu oknum tentara yang bilang bagaimana, karena didepanya ada asrama atau kawasan TNI, Koramil,” pungkas rekan Ani yang juga pedagang.
Sementara, tim dari Dinas Perindag dan PUPR Kota Ambon yang dipimpin Sekretaris Disperindag Lina Silooy turun sosialisasi ke pedagang untuk membongkar lapak, yang diikuti tim membuat pagar senk melingkari pintu masuk ilegal dan pos semi permanen agar tidak ada akfitas berdagang. (MR-02)
Comment