by

Kepolisian Dinilai Lambat Redam Konflik Ori-Kariu, Korwil GMKI : Copot Kapolda & Kapolresta

AMBON,MRNews.com,- Koordinator Wilayah (Korwil) XI GMKI Maluku, Jernis Sinia kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang dinilai lambat antisipasi dan meredam konflik horisontal antara warga Ori dan Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Kelambanan ini mengakibatkan penderitaan ditengah masyarakat, rumah-rumah penduduk dibakar dan warga Kariu terpaksa harus mengungsi ke hutan hingga kini.

“Pencegahan konflik itu tugas dan fungsi intelijen kepolisian. Seharusnya sedari awal ketika ada terjadi geseken dibawah terkait masalah tanah, kepolisian sudah harus antisipasi. Bukan ada korban baru bergerak. Gesekan ini bukan pertama kalinya,” sesalnya.

Diketahui, konflik yang terjadi antar warga Ori dan Kariu akibat dari persoalan kepemilikan tanah yang saling klaim, sejak Selasa, (25/1/22).

Atas kelalaian dan kelambanan ini, Sinia
meminta Kapolri segera mencopot Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Kapolresta P. Ambon & Pp Lease Kombes Pol Raja Artur Simamora serta Kapolsek Haruku karena dianggap gagal memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

“Apalagi menurut informasi yang saya terima bahwa Kapolda dan Kapolres ketika ditemui warga, Rabu (26/1) dini hari atau beberapa jam sebelum kejadian pembakaran, untuk meminta bantuan pengamanan terkesan lambat merespons,” terang Sinia dalam rilisnya, Rabu.

Meskipun terlambat, namun karena kondisi di Haruku sudah ditangani, alumnus FKIP Unpatti itu tetap meminta pihak TNI/Polri agar tegas dalam menyelesaikan konflik antara warga Kariu-Ori yang jelas-jelas akar masalahnya karena masalah tanah.

“Pihak kepolisian segera usut dan tangkap aktor intelektual dan pelaku kekerasan dibalik bentrokan itu. Harus diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya guna menjadi efek jera,” harapnya.

Ditegaskan, pihak TNI/Polri serta pemerintah harus memberikan dan menjamin rasa aman khususnya kepada warga Kariu yang saat ini ada mengungsi di hutan.

Pemerintah Daerah Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah juga menurutnya, harus hadir memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan cara membuat kebijakan mengganti seluruh kerugian materil yang dialami korban konflik disana.

“Ini tanggungjawab pemerintah. Saya harap kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari lagi. Kepada masyarakat Maluku untuk tidak terpengaruh isu-is provokasi dan tetap menjaga keharmonisan hidup orang basudara di Maluku,” ajaknya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed