AMBON,MRNews.com,- Komisi II DPRD Kota Ambon isyaratkan bakal mengundang dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Ambon untuk membahas catatan dan hasil kunjungan kerja komisi X DPR-RI beberapa hari lalu ke dinas tersebut, salah satunya tentang kondisi perpustakaan Kota Ambon yang dinilai tidak layak dan butuh perhatian penting dari aspek areal atau wilayah, sehingga perlu pembangunan gedung baru yang lebih representatif. Hal itu disampaikan anggota komisi II, Cristianto Laturiuw.
“Dalam seluruh kajian rapat evaluasi komisi II dengan dinas, kita sudah pernah mengkonfirmasi tetapi laporan dinas bahwa secara maksimal mereka sudah lakukan sesuai tata letak tempat yang sudah disiapkan pemerintah kota (Pemkot). Tapi jika demikian catatan DPR-RI, kita akan coba bicarakan dengan ketua komisi, supaya kalau bisa kita memanggil, mengundang sekali lagi guna mengkonfirmasi hasil kunjungan komisi X DPR-RI. Agar mungkin ada poin-poin yang bisa dibahas dan nanti diteruskan ke pimpinan DPRD,” ujarnya melalui sambungan seluler, Jumat (15/2/19).
Meskipun begitu, diakui Laturiuw, bila masalahnya di luasan bangunan maka khusus kota Ambon disamping bicara soal ketersediaan tempat tapi poin terpenting yaitu komposisi, postur anggaran Kota Ambon untuk mendanai berbagai infrastruktur seperti itu harus dipertimbangkan. Bukan berarti Pemkot tidak punya perhatian, tapi kalau standar yang ditentukan 3000-an meter, masalahnya cukup tidaknya lokasi untuk besaran demikian.
“Kita belum temukan ada kegiatan-kegiatan yang memang belum bisa dilaksanakan di perpustakaan dan kearsipan, masih bisa. Nah, kalau soal luasan, kita harus melihat apa implikasi dari keberadaan perpustakaan. Apakah memiliki tempat luas dulu, baru bisa laksanakan tugasnya secara baik?. Dalam konteks Ambon, kita punya teritorial wilayah lebih luas laut daripada daratan. Artinya dalam kondisi seminimal mungkin, kita tetap berusaha untuk menampilkan pelayanan publik yang betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” tukas politisi Gerindra itu.
Sesungguhnya diakui Laturiuw, pihaknya menghargai perhatian luar biasa teman-teman DPR-RI, namun memang harus melihat juga kekuatan anggaran di kota dan ketersediaan lokasi, tempat untuk pembangunan perpustakaan seperti mereka harapkan. Bahwa sebagai pimpinan perpustakaan dan kearsipan, selain tahu tentang apa yang dibutuhkan tetapi harus melihat dulu kemampuan terutama anggaran di daerah dan ketersediaan tempat karena butuh anggaran tidak kecil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih ketika kunjungan kerja ke kota Ambon mengaku, perpustakaan kota Ambon perlu perhatian dan komisi telah minta supaya perpustakaan nasional (Perpusnas) juga memperhatikan dari sisi sarana prasarana. Karena terlihat hanya bangunan bertingkat dan luas tapi untuk pelayanan 130 meter tidak layak. Mestinya, dibangun gedung baru yang lebih representatif. Karena UU nomor 23 tahun 2014 mengisyaratkan perpustakaan harus mendapat perhatian khusus. Secara kelembagaan sudah, tetapi sarana prasarana belum memadai.
“Kita sudah minta Perpusnas memperhatikan Kota Ambon. Asal ada lahan 3000 meter, kemudian detail engginering desain (DED) bisa dibuat, maka ketika masuk ke sistem Kresna lewat Bappenas maka Kota Ambon akan diutamakan. Dengan gedung perpustakaan yang memadai, secara tidak langsung akan menumbuhkan minat baca masyarakat, mengingat saat ini minat baca di Indonesia di urutan 60. Sekarang di Maluku, yang baru dapat Kabupaten SBB. Selanjutnya berarti giliran Ambon, semoga bisa di 2020 karena 2019 baru dibantu DAK untuk buku Rp 225 juta atau kurang lebih 22 ribu buku,” ungkap politisi PKS itu. (MR-02)
Comment