AMBON,MRNews.com,- Anggota DPR RI fraksi PKS Saadiah Uluputty menggandeng badan informasi Geospasial (BIG) untuk sosialisasi informasi geospasial lewat webinar secara online dan offline, Rabu (12/8).
Webinar diikuti 140 peserta secara virtual dan 20 peserta offline bertema “Pemetaan tata ruang dan atlas guna menunjang pembangunan provinsi Maluku”. Hadirkan kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, akademisi Universitas Pattimura Muhammad Amin Lasaiba dan Ryan Abadi, perwakilan BIG RI selaku narasumber
Sebagai keynote speech pada sosialisasi tersebut, Uluputty mengaku, sejauh ini tata ruang kota dan beberapa wilayah di provinsi Maluku masih jauh dari kondisi terintegrasi, baik dari sisi integrasi sektoral maupun integral.
Perencanaan tata ruang merupakan suatu kebijakan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemanfaat ruang kota dan juga beberapa ruang-ruang antar wilayah dan
“Problematika penataan ruang beberapa dekade akhir menunjukan produk perencanaan kota khususnya di Maluku dan beberapa kabupaten yang ada di Maluku, dari kondisi yang terintegrasi baik dari sisi secara sektoral maupun integral membutuhkan kordinasi antara kabupaten/kota di Maluku,” ulasnya.
Sementara itu, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang tata ruang, misalnya UU no 26 tahun 2007 dan UU no 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Dalam beberapa pasalnya ada kewenangan untuk menyusun informasi geospasial tematik, bahwa wajib mengacu kepada informasi geospasial dasar dan informasi geospasial yang tematik.
Pemerintah pada tahun 2019 kata Uluputty, menargetkan sejumlah kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki peta rencana detail tata ruang (RDTR) dan peta digitalnya. Tujuannya untuk mempercepat proses transparansi perizinan serta integritas melalui online singel submetion.
“Dalam perkembangan IT kita berharap bahwa provinsi Maluku juga menjadi satu provinsi yang juga tidak ketinggalan selalu terdupdate data RT/RW-nya terutama data RDTRnya,” tukas legislator dari provinsi Maluku itu.
Informasi-informasi dan diskusi yang digelar dalam bentuk webinar ini menurut Uluputty, menjadi beberapa masukan serta catatan yang pihaknya dapatkan.
“Kami berharap bisa menunjang menjadi informasi yang terhimpun dan juga ada beberapa hal yang penting yaitu bagaimana potensi-potensi sumber daya alam, bisa ditunjang dengan potensi sumber daya manusia yang baik agar bisa menunjang kesejahteraan bagi Maluku,” harapnya.
Sementara menurut kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, belum terpenuhinya data dasar dan peta dasar disebabkan beberapa permasalahan. Daerah masih belum paham aspek pemetaan singgah dalam membuat standar KAK, penggunaan tenaga ahli dan penganggaran ini belum sesuai.
“Persoalannya karena banyak Pemda yang tidak menyadari penyusanan pembuatan peta rencana tata ruang perlu peta dasar yang up to date, detail dan akurat dan itu membutuhkan SDM yang baik,” tutup Hasanuddin. (*)
Comment