AMBON,MRNews.com,- Ikatan Mahasiswa Jargaria Jakarta (IMAJAR) Kabupaten Kepulauan Aru menggelar dialog pemuda bertema; pemekaran provinsi baru untuk siapa?, Kamis (12/9/19) di restoran Ayam Gebug Bapau Jalan Utankayu Raya no. 109 Jakarta Timur.
Tema itu diangkat sebagai upaya untuk membahas persoalan pemekaran provinsi baru Maluku Tenggara dengan maksud memberi manfaat bagi masyarakat Aru yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah baik darat dan terkhusus wilayah perairan laut.
Tokoh muda Aru Korneles Galanjinjinay yang turut jadi pembicara katakan, syarat pemekaran provinsi sudah terpenuhi, tinggal proses politik yang masih terganjal. Proses yang dimaksud itu mulai Gubernur, DPRD Provinsi, Kemendagri, DPR RI dan Presiden serta Bupati terkait. Dimana harus ada political will dari para pemangku dan penentu kebijakan diatas tersebut sehingga proses pemekaran dapat berjalan sesuai harapan rakyat.
“Potensi ekonomi dan daerah wilayah Maluku Tenggara Raya sangat signifikan mendukung proses pemekaran daerah baru, diantaranya perikanan dan Migas karena dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah, sehingga kemiskinan dan ketertinggalan dapat dituntaskan. Sehingga kami harapkan, proses pemekaran daerah baru di wilayah Maluku Tenggara Raya jangan sampai diganjal aktor-aktor politik yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat,” tukas Korneles yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI dalam rilis kepada media ini, Sabtu (14/9).
Senada dengan Korneles, tokoh muda Aru lainnya Collin Leppuy mengaku alokasi APBD tidak mencukupi itu realitas pembangunan, karenanya blok Masela merupakan potensi Migas luar biasa yang harus dinikmati hasilnya oleh penduduk asli, kegiatan illegal fishing di laut Arafuru harus dihentikan. “Ini semua bertujuan agar Maluku Tenggara Raya didalamnya ada Aru harus mandiri, tidak selalu tergantung yang dalam teorinya independensi. Ini yang harus dibenahi,” beber Leppuy.
Para peserta dialog juga sangat antusias dan memberikan respon melalui tanya jawab dengan panelis. “Intinya memberi dukungan penuh untuk dilakukan pemekaran provinsi dengan melihat kepentingan dan kebaikan masyarakat asli Aru. Jangan sampai daerah yang kaya ini, rakyatnya melarat seperti Pulau Papua yang notabene penyumbang devisa terbesar tapi masih jauh dari kata maju dan berkembang,” ungkap dia. (MR-02)
Comment