AMBON,MRNews.com,- Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang dalam perencanaan akan membangun kereta aapi di Seram menuai sorotan dan kecaman dari berbagai kalangan, salah satunya organisasi kepemudaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon.
Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven mengatakan, kebijakan Pemprov hanya bersifat mercusuar karena itu hanya menunjukan program-program yang sangat besar tetapi secara real, masyarakat Maluku masih miskin kategori ke-4 di Indonesia.
“Kenapa Provinsi Maluku masih kategori termiskin ke-4 di Indonesia?. Pertanyaan ini dimunculkan karena secara riil Maluku tertimpah dengan jenis-jenis kemiskinan, seperti miskin struktural, kemiskinan absolut, kemiskinan kultural,” tandas Tiven dalam rilisnya yang diterima Mimbar Rakyat, Selasa (15/6).
GMKI kata Tiven, khusus memberi aksentuasi pada jenis kemiskinan struktural. Dimana penyebab kemiskinan struktural terkait faktor kepemimpinan.
Karena faktanya, Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam (SDA) melimpah. Namun, kenyataannya negeri raja-raja masih miskin ke-4 di Indonesia.
“Pada zaman modern, indikator kemiskinan dilihat melalui pembangunan sarana prasarana berupa rumah genteng, rumah permanen dan lainnya. Yang jadi kegelisahan kami adalah pembangunan infrastruktur di Maluku belum memadai, namun Pemprov Maluku meluncurkan ide program pembangunan kereta api di Seram,” jelasnya.
Untuk itu, bagi GMKI Cabang Ambon akui Tiven, program tersebut bukan indikator meminimalisir masalah kemiskinan di Maluku.
Hal ini karena pada Desember 2020 lalu, kebijakan Pemprov Maluku melakukan peminjaman dana/anggaran sekitar Rp 700 miliar dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) Provinsi Maluku. Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Maluku menetapkan program rehabilitasi infratruktur jalan dan jembatan, air bersih, drainase.
Disisi lain, proyek-proyek yang menggunakan dana SMI banyak bermasalah seperti jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), proyek air bersih di Pulau Haruku-Maluku Tengah yang sudah mangkrak karena pekerjaannya belum selesai.
“Padahal anggaran sudah cair 75 persen namun pekerjaan baru 25 persen. Bahkan kontraktornya hilang entah kemana. Sedangkan proyek rehabilitasi diseputaran Kota Ambon tidak membawa dampak berarti untuk mengatasi masalah banjir di Ambon, tetapi, lebih fokus pada pekerjaan trotoar,” bebernya.
Dari berbagai rentetan masalah proyek yang memakai dana SMI, Tiven menilai proses pembangunan yang dilakukan melalui proses perencanaan tidak maksimal. Sebab pekerjaan proyek-proyek tersebut tidak diawasi Pemprov dengan baik. Sehingga tidak berjalan maksimal dan mangkrak.
“Dari sini kita mencermati bahwa proyek-proyek pembangunan yang diluncurkan Pemprov Maluku hanya menguntungkan segelintir orang saja, sedangkan memarginalkan akar rumput (masyarakat kecil),” tegasnya.
“Ini tandanya, jika menelisik program-program diatas, tidak ada manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Maluku,” sambung alumnus Poltek Ambon itu.
Baginya, bukan tindakan yang menjadi tolok ukur, namun dampak yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku. Sehingga melalui kebijakan program Pemprov Maluku dapat membuahkan asas manfaat yang berkeadilan.
Pembangunan yang beretika adalah pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khusunya di Maluku.
Untuk mewujudkan keadilan tersebut, perlu pemerataan pembangunan infruktur jalan dan jembatan, air bersih, drainase untuk masyarakat Maluku secara komprehensif.
“Ini kami katakan sebab masih banyak basudara/basudari pada daerah-daerah/kabupaten tertentu yang sama sekali akses infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih, drainase belum tersedia,” urainya.
Dengan demikian, sambungnya, minimal Pemprov Maluku harus lebih jeli lagi melihat problem-problem yang dialami masyarakat Maluku saat ini. Karena dari dilema-dilema yang dihadapi masyarakat Maluku hingga mereka dikatakan masih miskin.
Bagi GMKI, masyarakat Maluku bisa keluar dari garis kemiskinan tergantung leadership. Sebab salah satu stakeholder pembangunan adalah Pemprov Maluku. Eksistensi Pemprov Maluku untuk mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakat bukan memiskinkan.
“Maka jangan terlalu mimpi melakukan yang tinggi dan besar dulu, lihat banyak fakta kecil didepan mata yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (MR-02)
Comment