AMBON,MRNews.com,- Sempat disoroti publik berulang kali pasca dilantik tahun 2019 lalu tentang janji pindah ibukota provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Desa Makariki Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Gubenur Maluku Murad Ismail pun angkat bicara.
Menurut Murad, dalam visi-misi 5 tahun bersama Barnabas Orno selaku Wakil Gubernur dalam memimpin Maluku, tidak ada yang namanya pindah ibukota ke Makariki Maluku Tengah.
Dimana visinya adalah Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Dengan enam (6) misi.
“Jadi saya membuat visi saya tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada itu pindah ibukota. Emangnya kita punya tujuan dimana, pindah ibukota itu?,” tegas Murad saat penyerahan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di halaman Masjid Raya Alfatah, Senin (26/7).
Jikalau pindah ibukota akuinya, maka seluruh elemen tentu akan pindah, apakah itu Kapolda, Pangdam juga pindah serta perkantoran. Semua itu jelas tidak mudah.
Dijelaskan mantan Dankor Brimob Polri itu, satu persyaratan ibukota provinsi adalah harus mempunyai pelabuhan laut yang besar maupun airport yang luas.
“Kalau kabupaten, nggak ada masalah. Mau ada tidaknya airport, pelabuhan laut tidak ada masalah yang penting persyaratan ibukota harus ada itu. Jadi kalau nanti ada pemerintah pusat datang terus kita kesana,” sesalnya.
Dirinya meminta masyarakat Maluku memberikan kepercayaan dan spuport dirinya dan Wagub biar semangat. Sehingga dengan networking yang dimiliki di Jakarta, akan dicurahkan betul untuk membangun Maluku.
“Mari kita bahu membahu. Support saja kita. Nggak usah kasi apa-apa. Maluku ini kita bangun biar bisa sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Sebab saya bandingkan dengan provinsi lain, Maluku sangat tertinggal jauh dari aspek pendidikan dan kesehatan,” harap Murad.
Meski Murad menepis pindah ibukota bukan bagian dari visinya, namun jejak digital tidak bisa dibohongi.
Ada 16 program unggulan pasangan akronim BAILEO (Murad-Barnabas) saat bertarung di Pilkada Maluku 2018 lalu, program utama dan pertama yang jadi janji kampanye ke masyarakat agar memilih keduanya ialah pemindahan ibukota ke Makariki dan percepatan pembangunan perkantoran provinsi.
Selain pindah ibukota, beberapa program unggulan keduanya ialah rekrutmen PNS dan pejabat berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan keterwakilan suku, agama dan kewilayahan, harga sembako stabil dan murah, biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku.
Kemudian kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit, kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, bedah rumah untuk keluarga miskin, Maluku terang dengan listrik masuk desa, pengembangan provinsi kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Tak hanya itu, jejak digital disejumlah media online pun tidak bisa dinafikan tentang pindah ibukota sudah jadi janji Murad-Orno.
Dikutip dari laman MenaraGlobal.com, Wagub terpilih Barnabas Orno katakan, salah satu visi dan misi pemerintahan baru yang akan digawangi Murad Ismail dan Barnabas Orno adalah memindahkan Ibukota Provinsi Maluku.
“Kita pastikan memindahkan ibukota Provinsi Maluku ke Makariki Pulau Seram. Untuk itu di 100 hari kerja kami akan percepat penetapan regulasi yang memungkinkan diterbitkannya Ranperda agar secepatnya Ibukota Provinsi di pindahkan ke Makariki Pulau Seram,” tegas Orno kepada wartawan di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Sabtu (22/7/2018).
Orno meyakini dengan pemindahan Ibukota Provinsi ke Pulau Seram akan membawa perubahan yang lebih baik berdasarkan sejumlah kajian yang sudah dilakukan. Dengan dipindahkan ibukota akan mengakselerasi pengembangan masyarakat Pulau Seram.
Selain itu juga, Orno berjanji dirinya bersama Gubernur terpilih akan berusaha untuk merealisasi janji politik semasa kampanye.
“Sebagai Gubernur dan Wagub terpilih kami akan mempersiapkan program-program dalam menjalankan roda pemerintahan mulai tahun 2019. Sebab kemenangan Pilkada bukan tujuan akhir tapi pastikan janji politik saat kampanye akan terealisasi,” janji Orno.
Dilain sisi, Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail mengatakan, pemindahan ibukota provinsi bukan hal mudah. Karena harus mengurus berbagai infrastruktur lainnya. Baik kelembagaan maupun administrasi lainnya, sehingga tidak segampang membalik telapak tangan.
“Saya sudah ke Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi, tidak mudah pindahkan Ibukota. Sebab, kita pindahkan Ibukota, berarti harus pindahkan juga Polda dan markas Pangdam, Kajati dan lainnya,” ujar Murad yang dikonfirmasi wartawan usai melaksanakan kunjungan menemui Bupati Malteng Tuasikal Abua, Kamis 28 Maret 2019, di Kota Masohi.
Menurutnya, pemindahan Ibukota dari satu tempat ke tempat lain seperti dari Ambon ke Makariki itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena selain badan-badan atau instansi lain yang harus dipindahkan, namun juga membutuhkan anggaran yang begitu besar.
“Saya justru lebih suka pindahkan kesana. Tapi harus ada anggaran. Karena kalau pindahkan, maka markas Pangdam, Polda, Kejati dan badan instansi lainnya juga harus pindah. Begitu juga dengan airport yang harus disediakan. Ada tidak lahan untuk landasan airport. Ibukota provinsi itu harus lengkap, dengan pelabuhannya juga,” tandas Murad.
Dia mengakui janji memindahkan Ibukota Provinsi, namun yang memutuskannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, hal itu sangat tidak mudah. Sebab, semua forum koordinasi itu harus juga ikut pindah, termasuk DPRD Provinsi Maluku.
“Kita boleh janji, kita boleh usulkan. Tapi yang memutuskan itu adalah Pemerintah Pusat. Jadi sangat tidak mudah,” bebernya sebagaimana dikutip dari laman Rakyat Maluku.Com. (MR-02)
Comment