AMBON,MRNews.com,- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salam menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 yang digelar ditengah pandemi Covid-19 memiliki sisi positif karena menghilangkan isu SARA yang biasanya jadi “bumbu sedap” dievent politik lima tahunan itu.
“Adanya COVID-19 ditengah kontestasi Pilkada serentak 2020 tentu memiliki sisi positif karena menghilangkan isu SARA ditengah masyarakat yang sering dimainkan elit politik dan berpotensi merusak demokrasi,” tandas Alfitra dalam Ngetren bersama media di Manise Hotel, Rabu (2/12).
Namun sisi lainnya kata dia, Pilkada dan COVID-19 paradoks. Sebab sejatinya Pilkada adalah identik dengan pesta/panggung musik, kumpul-kumpul, kerumunan dan ramai sementara karena COVID melarang semua itu dengan menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru di Pilkada.
“Berdasarkan kajian, dari 270 Calkada saat ini berkontestasi pada Pilkada di 270 daerah di Indonesia, hanya 2 persen saja yang menggunakan media sosial (Medsos) untuk berkampanye Pilkada. Seba bisa saja mereka nilai kampanye langsung lebih efektif daripada via medsos,” bebernya.
Padahal menurutnya, belajar dari pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang mana Medsos menjadi style utama kandidat Capres dan tim yang mampu meraih simpati publik memenangkan kontestasi terutama pemilih muda atau milenial. Pasalnya keakraban masyarakat dan Medsos sangat kuat.
“Ini Pilkada yang sangat minimalis sekali. Tidak ada pilihan bagi masyarakat. Masyarakat diberbagai daerah tidak begitu antusias mengikuti Pilkada mungkin karena faktor Covid-19 dan itu bisa berpengaruh pada kualitas demokrasi kita,” jelas Alfitra.
Selain itu diakuinya, ada atau tidaknya COVID-19, money politik sangat bahkan masih menjadi ancaman bagi demokrasi Pilkada 2020.
Bahkan diperkirakan, Rp 30 triliun akan beredar selama Pilkada, artinya money politik semakin subur. Hal itu bisa dianggap sebagai rezeki dan kebutuhan untuk masyarakat.
“Belajar dari fenomena tiap Pilkada, diperkirakan minggu tenang akan dijadikan serangan senyap dan mobilisasi ASN oleh petahana. Mobilisasi sangat mudah serta jadi instrumen kepala daerah. Bahkan Bawaslu sulit kontrol sebab terbatas SDM dan menunggu laporan. Hal lain terkait Bansos yang kadang jadi alat ampuh raih simpati di Pilkada,” pungkasnya. (MR-02)
Comment