AMBON,MRNews.com,- Pengangkatan para honorer kategori II (K2) yang ada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal menunggu keputusan sang kepala negara, lewat Keputusan Presiden (Keppres).
Total masih tersisa 463 tenaga honorer kategori II (K2) yang terdaftar di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Mereka didominasi oleh tenaga guru yang telah mengabdi puluhan tahun dan usia mereka pun sebagian besar sudah melewati batas untuk bisa ikut seleksi CPNS.
Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Ambon Benny Selanno mengaku, pengangkatan K2 menjadi P3K sementara menunggu Keppres. Yang jika diperkirakan, nanti akan berlangsung sekitar awal Maret setelah seleksi CPNS selesai dilakukan.
“Rapat terakhir di Jakarta dalam persiapan mereka untuk diangkat sebagai P3K, itu seluruhnya sudah dipersiapkan Pemkot Ambon. Dan kita tunggu sampai bulan Maret setelah selesai seleksi CPNS, baru Kepres-nya mungkin keluar. Sudah ada petunjuk resmi baru kita bisa realisasi lebih lanjut,” ungkap Selanno kepada awak media di Balaikota Ambon, Jumat (24/1/2020).
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon Ricky Helaha mengaku prihatin dengan K2 yang nasibnya masih menggantung hingga keluarnya Keppres. Apalagi beberapa kali, aspirasi K2 selalu disampaikan kepada komisi untuk berjuang agar bisa diangkat sebagai CPNS dengan alasan sudah mengabdi puluhan tahun bagi kota Ambon. Bahkan ditipu janji politik anggota DPRD kota Ambon terdahulu.
“Mereka memang inginkan yang penting diangkat jadi P3K dulu. Masalah nanti perubahan dari UU baru menyesuaikan. Sebab dilihat dari umur, sudah lampaui batas. Kami support upaya Pemkot bagi mereka untuk diangkat P3K. Apalagi secara aturan, banyak juga belum memenuhi syarat karena dominan berijazah SMA dan usianya sudah diatas 35 tahun. Satu-satunya jalan memang P3K, kalau tidak sebagian besar susah diakomodir,” tukas politisi Hanura.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy katakan, soal P3K, dananya sudah masuk tapi kurang lebih mungkin 300 yang akan direkrut untuk P3K. Dimana pemerintah pusat sudah bertekad seluruh P3K dan K2 diselesaikan dalam lima tahun secara cicil.
“Dulunya memang, jadi polemik dengan daerah-daerah karena dananya mau diplot ke APBD, tapi daerah keberatan. Sekarang sudah masuk dalam APBN tambahan untuk P3K, tinggal seleksi. Maka itu yang saya bilang, musti betul-betul selektif. Jangan cuma karena kepala dinas punya saudara dan hubungan kekeluargaan lalu aman. Ini yang tidak boleh terjadi supaya dia tidak menganggu, tidak boleh sama sekali,” harapnya. (MR-02)
Comment