AMBON,MRNews.com,- Musyawarah daerah (Musda) IX DPD Golkar Kota Ambon deadlock Rabu (30/9). Entah kapan akan dilanjutkan kembali sebab telah diskors dalam jangka waktu tidak ditentukan. Dua opsi mengemuka pasca itu, antara lanjut lagi atau di-Carateker-kan.
Namun opsi DPD Golkar Kota Ambon diturunkan carateker nampaknya lebih terbuka lebar. Sebab juga telah dibeberkan ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi.
Umasugi bahkan mengaku, terjadinya deadlock karena ada unsur kesengajaan yang dimainkan oleh para calon ketua DPD dengan menggiring masa atau orang-orang dari luar untuk buat kacau pelaksaaan Musda. Akhirnya diputuskan pimpinan sidang untuk skors.
“Beta sebagai ketua DPD I karena melihat ini sudah ada hal kurang bagus, beta akan turunkan carateker untuk DPD Golkar kota Ambon. Semua sudah maksimal dan beta punya kewenangan untuk kemudian menghentikan itu karena mempertimbangkan kondisi keamanan, maka akan ada carateker,” sebutnya kepada media ini via seluler, Kamis (1/10/20).
Bupati Buru itu mengaku, menurunkan carateker akan jadi opsi yang tepat. Sebab ketika Musda deadlock dan dilanjutkan sudah beberapa kali namun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika Musda lanjutan di kantor DPD Golkar Maluku, masing-masing calon telah menggiring masa.
Ramly menampik tudingan pimpinan sidang masuk angin alias tidak netral. Pasalnya, sebagai pimpinan partai, dirinya sudah memberi ketegasan kepada jajarannya harus berada ditengah dan berjalan sesuai dukungan pemilik suara.
“Tidak ada (masuk angin-red). Beta sudah berikan ketegasan tidak boleh main mata dengan salah satu calon. Sikap itu jelas, DPD I harus netral dan berlaku disemua kabupaten/kota tak hanya di Ambon. Kita harus berdiri netral dan kita berdasarkan dukungan pemilik hak suara saja,” tandasnya.
Tentang rencana carateker untuk Ambon, Ely Toisuta mantan bendahara DPD Golkar kota Ambon yang juga calon ketua DPD II mengaku hal itu merupakan kewenangan DPD I untuk memutuskan.
“Itu kewenangan DPD I, sebagai calon ikut saja,” singkatnya via WhatsApp, Kamis.
Mantan sekretaris DPD Golkar Ambon sekaligus calon ketua DPD II Max Siahay enggan berkomentar soal rencana diturunkannya carateker.”No comment yah,” tukasnya.
Terpisah, salah satu kader Golkar kota Ambon menegaskan, sebenarnya carateker terjadi apabila DPD II yang belum melakukan Musda. Sementara DPD II Ambon sudah jalankan Musda hanya saja pentahapannya masih dalam proses. Sehingga jika carateker turun, DPD I membuat kesalahan.
“Khan ada surat dari DPP yang menjelaskan itu bahwa kalau DPD-DPD yang belum melakukan Musda, bisa diberikan carateker seperti DPD II Maluku Tenggara (Malra). Untuk Ambon sebenarnya tidak bisa carateker, kalau Plt mungkin bisa,” ujar kader yang tidak ingin namanya dipublish, Kamis.
Menariknya, bila carateker benar-benar akan turun dari DPD I, seluruh proses Musda akan berulang dari awal, termasuk penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Cost politik tentu akan juga besar dari kandidat mengingat konsolidasi ulang pemilik suara.
Siapa untung dari proses ini?. Layak dinanti kelanjutannya. Sebab Golkar adalah pemenang Pileg 2019 dan Pilwakot 2017, yang bisa jadi “milestone” ke Pilwakot 2022. (MR-02)
Comment