AMBON,MRNews.com.- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku pada hari Kamis 09 September 2021 mulai melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel di dua Kota dan 9 Kabupaten Provinsi Maluku yang dimulai dari Kota Ambon.
Faktanya KPID Maluku mendapati ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon. Ironisnya, hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yakni PT. Thunggal Manise dan PT. Amboina Multimedia.
” Kami menemukan ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon . Sayangnya hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran sementara 45 usaha televisi Kabel tidak memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran” kata Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.K. melalui Siaran Pers yang diterima mimbarrakyatnews.
Ditambahkan Mutiara jika Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diberikan oleh negara setelah mendapatkan Masukan dan Hasil Evaluasi serta Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari KPI.
Rekomendasi ini dibahas bersama Pemerintah dan KPI dalam Forum Rapat Bersama dan Ijin Alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.
” IPP diberikan oleh negara melalui KPI” ujarnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi , sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Tagal itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku (KPID Maluku), mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP.
” Wajib untuk semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP” demikian Mutiara.(MR-01)
Comment