AMBON,MRNews.com,- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Eva Thumury mengaku, guna meminimalisir terjadinya double data ditahap kedua, maka pihaknya lebih teliti dan perketat lagi pada persoalan administrasi calon penerima bantuan dana gempabumi 2019.
“Ditahap kedua ini bagi mereka yang memiliki hak untuk menerima bantuan harus memiliki kelengkapan administrasi yakni KTP dan KK,” sebut Eva saat ditemui di Baileo Rakyat DPRD Kota Ambon, Selasa (30/3).
Pasalnya, kesalahan pada pencairan dana tahap pertama yang membuat terhambat karena didominasi masalah administrasi atau data kependudukan calon penerima. Sehingga mengumpulkan KTP dan KK menjadi opsi terbaik agar kesalah serupa tidak terulang.
“Untuk hindari kesalahan yang sama seperti proses pencairan dana tahap pertama, ditahap kedua kita lebih teliti dalam mengumpulkan data. Kita ambil KTP dan KK supaya tidak terjadi double data seperti tahap pertama,” jelasnya.
Untuk sementara ini diakuinya, sudah 1851 kepala keluarga (KK) yang telah terverifikasi datanya sampai ke pusat, tinggal menunggu pencairannya.
“Masih tersisa sebanyak 318 KK yang sampai dengan saat ini masih dilakukan verifikasi,” tukasnya.
Dirinya berjanji, akan segera merampungkan pendataan tersebut, ditambah lagi dengan sejumlah KK yang masih didata di lapangan. Diharapkan dalam minggu ini seluruhnya telah terselesaikan untuk segera dicairkan dana bantuan gempa.
“Tahap II masih dalam proses verifikasi, diharapkan rampung minggu ini. Sementara ini, diverifikasi 227+91 yang merupakan data KK penerima bantuan dari dua lokasi yakni Passo dan Waiheru, setelah kita mengetahui berapa yang lolos untuk mendapatkan bantuan maka akanditendangi oke oleh pemimpin daerah,” pungkasnya.
Diketahui, untuk tahap kedua sementara diproses 227 KK di Passo dan 91 KK di Waiheru untuk verifikasi ke BNPB. Sedangkan yang terverifikasi, untuk rumah rusak ringan sebanyak 1.751 KK, rumah rusak sedang sebanyak 82 KK, dan untuk rumah rusak berat sebanyak 29 KK. (MR-02)
Comment