AMBON,MRNews.com,- Ketua fraksi Golkar DPRD kota Ambon Margareth Siahay menyatakan, pihaknya siap jika nanti akan dipanggil pimpinan dan pengurus partai hadiri pleno untuk laporkan terkait masalah-masalah krusial di DPRD.
“Kalau dipanggil partai kapan saja yah katong siap,” tandas Siahay kepada awak media di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (26/10).
Menurutnya, sebagai kader partai yang diutus di lembaga DPRD, panggilan partai merupakan keharusan untuk ditindaklanjuti.
Sebab partai termasuk Golkar tentu berkepentingan untuk melihat kepentingan rakyat melalui wakilnya dalam kerja-kerja politik.
“Kalau memang mereka (pimpinan partai-red) butuhkan kita dari fraksi untuk mengklarifikasi apa yang mereka mau, yah katong siap untuk menghadap. Sebab fraksi adalah perpanjangan tangan partai,” akunya.
Namun dikatakan, sampai hari ini fraksi belum menerima surat panggilan apapun dari partai.
“Belum ada. Kalau sudah pasti saya beritahu. Dan wajib semua anggota fraksi termasuk ibu ketua DPRD yang jadi bagian didalam fraksi harus menghadap ke partai,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Korbid Kepartaian DPD Golkar Kota Ambon Fagi Fakaubun katakan, beredar isu bahwa temuan BPK yang telah rilis, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 5,3 milyar, dimana tercatut nama-nama tertentu dari pimpinan DPRD Kota Ambon dan oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang terlibat didalamnya.
Maka sebagai partai pemenang yang berhasil menempatkan empat kader terbaik duduk di kursi DPRD Kota Ambon saat ini, tentu Golkar Kota Ambon harus punya sikap atas persoalan-persoalan yang muncul di DPRD, terutama yang bersinggungan dengan kepentingan publik warga kota dan segenap stakeholder kota Ambon.
“Khusus terkait adanya indikasi kerugian negara yang disinyalir dilakukan oknum pimpinan DPRD serta Pemkot Ambon pada APBD tahun anggaran 2020, maka jika benar adanya, DPD Golkar kota Ambon sampaikan keperihatinan atas kejadian ini,” sebutnya dalam rilis yang diterima media ini pekan lalu.
Oleh karena polemik ini masih sebatas isu dan belum ada fakta-fakta hukum yang bisa membuktikan siapa terlibat dan keterlibatannya sejauh apa, apakah berkonsekuensi hukum atau tidak, Fakaubun mengaku pihaknya masih menunggu.
Partai kata dia, akan berdiri paling depan untuk membela kadernya sejauh tidak ada keterlibatan meraka dalam parktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
“Namun jika ada indikasi dan terbukti lakukan KKN, partai menyerahkan semuanya pada poses hukum yang dijalani. Sebab bagi Golkar, hukum adalah panglima tertinggi dalam menyelesaikan persoalan-persolan KKN,” terangnya.
Secara institusional perlu ditegaskan, Partai Golkar sangat mendukung praktek-praktek pemerintahan yang bersih dari KKN.
Sehingga jika ada keterlibatan anggota atau kader partai Golkar yang menduduki jabatan publik terlibat praktek-praktek KKN dan jelas-jelas secara hukum merugikan negara dan kepentingan publik, maka sikap Golkar jelas, tidak ada toleransinya.
“Penegakan sanksi dan hukuman organisasi pasti dilakukan. Akan diproses sesuai mekanisme organisasi Partai. Sebab
secara politik, Golkar Kota Ambon sangat terganggu dengan persoalan yang terjadi, sebagai partai pemenang dan partai berkuasa di Kota ini,” imbuhnya.
Sementara proses-proses internal kata dia, sedang diakukan, untuk kemudian memanggil dan mengundang anggota DPRD dari Fraksi Golkar termasuk ketua DPRD untuk meminta memberikan penjelasan dan klarifikasi atas proses yang terjadi.
“Dalam waktu dekat, kami akan menyurat resmi ke fraksi dan Ketua DPRD untuk mendapatkan penjelasan detailnya dalam rapat di forum DPD Partai Golkar Kota Ambon,” pungkasnya. (MR-02)
Comment