AMBON,MRNews.com.- DPW PPP Provinsi Maluku mengagendakan konsolidasi internal ditubuh partai berlambang Ka’bah itu hingga ke tingkat cabang lewat Musyawarah Cabang (Muscab).
Sebelumnya DPW PPP Maluku telah menggelar Muscab di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kota Tual.
”Seperti diketahui baru tiga Muscab yang dilaksanakan. Sehingga proses pengusulan SK di DPP PPP. Itu berarti teman-teman yang sudah dapat SK sudah bisa menggelar rapat kerja, untuk konsolidasi ditingkat kecamatan,” ujar Sekretaris DPW PPP Maluku, Rovik Afifudin, di DPRD Provinsi Maluku, Jumat (19/11).
Tagal itu, DPW PPP Maluku kembali mengagendakan menggelar Muscab di tiga Kabupaten dan kota, yakni Kota Ambon, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.
Dimana Kota Ambon pada 20 November 2021, SBB 25 November 2021, dan Malteng pada 3 Desember 2021.
Dipastikan, tiga kepala daerah yakni Kota Ambon, SBB, dan Malteng bakal menghadiri Muscab di tiga daerah itu.
“Jadi Walikota Ambon siap hadir, Bupati SBB pastikan hadir dan juga di Malteng Bupati juga siap hadir. Mereka hadir untuk memberikan sambutan,” sebutnya.
Tujuannya, agar strategi pemenangan bisa dilakukan, mengingat Muscab di Malra, Aru dan Tual dihadiri kepala daerah.
“Di Malra di hadiri Bupati, di Aru di hadiri Bupati dan di Tual dihadiri Wakil Walikota,” bebernya.
Kehadiran kepala daerah di Muscab, menurutnya merupakan bagian dari strategi dan pertanda komunikasi yang sangat baik.
“Ini menandakan komunikasi PPP didaerah itu sangat baik. Apalagi, kalau kepala daerah itu kebijakannya menguntungkan rakyat tentu kita dukung, ” ujarnya.
Selanjutnya, diagendakan Muscab PPP Seram Bagian Timur (SBT), Buru, dan Buru Selatan (Bursel).
“Kalau SBT setelah Muscab di Kota Ambon, SBB, dan Malteng, kita agendakan. Kalau Buru dan Bursel kapan saja karena dapilnya Ketua DPW PPP Maluku,” terangnya.
Ketika disinggung, Muscab yang digelar selesai 2021, dia memastikan konsolidasi internal dilakukan di 9 DPC PPP.
“Kalau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, kita akan lakukan secara khusus berbeda dengan 9 DPC PPP kabupaten dan kota,”sebutnya. (MR-01)
Comment