AMBON,MRNews.com,- Dengan majunya teknologi saat ini, perlu ada pengawasan terhadap makanan yang dijual secara online. Selain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, tetapi juga hal ini mesti menjadi perhatian semua elemen terkait karena masyarakat secara langsung dapat memesan dan mengkonsumsi obat-obatan yang mungkin saja tanpa melalui pengawasan oleh instansi terkait.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykhal Pontoh mengaku, kebutuhan pengawasan terhadap obat dan makanan perlu dilakukan secara insentif karena sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap semua produk, baik makanan maupun obat-obatan. Sehingga semua makanan dan obat bisa memenuhi standar. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini masih banyak makanan dan obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi dapat menggangu kesehatan masyarakat.
“Pengawasan obat dan makanan satu program yang terkait banyak sektor. Maka perlu jalin kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi agar terwujud pengawasan yang komprenshif terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat. Pengawasan obat dan makanan lebih khusus lagi makanan program rutin BPOM, tapi BPOM tidak berjalan sendiri, harus didukung lintas sektor, termasuk Kabupaten/Kota. Itu harapannya,” kata Pontoh saat rapat evaluasi daerah pengawasan obat dan makanan di Santika Hotel Ambon, Selasa (17/12/19).
Pasalnya, kata dia, hasil evaluasi menujukkan pengawasan obat dan makanan di daerah khususnya Maluku belum berjalan optimal, tercermin dari indeks pengawasan obat dan makanan di Maluku pada angka 73,7 persen, indeks kepatuhan masyarakat 77,27 persen dan indeks pengetahuan masyarakat 51,82 persen. Sehingga harapannya lewat rapat evaluasi ini dapat menjadi moment strategis melakukan evaluasi atas berbagai program yang telah dilaksanakan serta membangun komitmen dalam melakukan tugas dan pengawasan obat dan makanan di Maluku.
“Mencermati hal tersebut, maka lembaga pengawasan obat dan makanan BPOM bersama seluruh pemangku kepentingan terkait pengawasan obat dan makanan harus melakukan langkah-langkah konkrit dan konstruktif untuk melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran obat dan makanan yang dikonsumsi. Sehingga menjamin kesehatan masyarakat sesuai tema melalui kolaborasi dan sinergisme kegiatan sebagai upaya peningkatan efek untuk obnat dan makanan di Maluku,” harap Pontoh.
Sementara, Kepala BPOM RI di Ambon Hariani mengaku, dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Memang bekerjasama dengan stakeholder sudah jauh hari dilakukan, hanya di moment ini BPOM ingin ada evaluasi di tiap Kabupaten/Kota terkait apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan. “Kami berharap ada masukan dari Kabupaten/Kota supaya model kita melakukan pengawasan seperti apa nanti di lapangan,” pintanya.
Di Maluku lanjutnya, ada Satgas pangan yang dikoordinatori Polda Maluku. Yang didapatkan dalam pengawasan di BPOM sejauh ini masih bukan unsur sengaja, ada yang expired tapi hanya satu dua kemasan. Hal itu biasa, kelalaian. “Maka kita selalu arahkan konsumen harus cerdas, setiap mau beli harus seleksi. Sebab tidak tiap saat petugas awasi. Jadi konsumen yang harus peduli minimal untuk diri sendiri. Namun yang mengandung bahan berbahaya untuk Maluku sudah tidak ada lagi,” ungkap Hariani. (MR-02)
Comment