AMBON,MRNews.com,- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI memberi kepercayaan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) 46 untuk menampung sementara dana bantuan stimulan yang selanjutnya akan diberikan bagi pengungsi korban gempabumi di Maluku tahap pertama baik dana tunggu hunian (DTH) maupun cash for work total sebesar Rp 11,1 miliar. Dana tersebut telah ditransfer sejak 1 November lalu ke BPBD kabupaten/kota lewat BNI.
Dari 11,1 miliar, 8,136 miliar merupakan DTH dengan rincian kota Ambon mendapat 918 juta, kabupaten Maluku Tengah (Malteng) 6,318 miliar dan kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 900 juta. Sedangkan 3,034,250 miliar adalah cash for work. 407,750 juta didapat kota Ambon, 2,251,500 miliar diperoleh Malteng dan SBB 375 juta. DTH khusus diberi bagi warga korban terdampak langsung yang rumahnya rusak berat, total 2 ribu lebih warga.
Kepala Direktorat Penempatan Pengungsi BNPB RI Joko Wismoko saat rapat mekanisme transfer bantuan dana stimulan korban bencana gempabumi di Maluku katakan, alasan BNPB menggandeng BNI untuk mentransfer atau membagikan dana bantuan karena BNI adalah bank milik pemerintah dan mudah sekali untuk mengontrol, mudah juga kerjasama dan mengawasi. Itulah kebijakan pemerataan. Sebab di NTB, yang digunakan BRI, maka di Maluku kebijakan untuk memilih BNI. Akan berlaku juga di daerah lain nantinya yang masuk bank negara.
“Kita tidak serahkan dana itu langsung ke warga penerima. Tapi untuk menjaga kredibilitas, kita gandeng bank supaya bisa ketahuan atau memonitor, mengawasi langsung. Saat ini karena kebijakan dari pimpinan untuk mempermudah kita dalam bertransferan, juga dalam pendistribusian kepada masyarakat penerima dana dengan satu bank. Intinya harus bank negara. DTH bisa dipakai sewa rumah atau sumbang ke keluarga lain dengan besaran 500 ribu/bulan selama 6 bulan,” ujarnya di Santika Premiere Hotel, Kamis (5/12/19).
Proses transferan dana ke penerima bantuan kata dia, akan berjalan setelah data lengkap sesuai NIK dan pembukaan rekening dilakukan BNI. Bila semuanya cepat, maka bisa proses di bulan ini, didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan. Tentu jadi prioritas utama untuk rumah rusak berat. Supaya bisa segera diperbaiki rumahnya. Sementara rusak sedang dan ringan masih bisa ditempati tapi juga pasti dapat bantuan.
“Secepatnya, harus dalam bulan ini. Kalau bisa segera. Nanti lewat BPBD sosialisasi ke masyarakat. Maka data-data yang dilengkapi dengan NIK harus lengkap. Sebab ini jadi prasyarat termasuk proses buka rekening di bank harus ada NIK. Ini yang sampai sekarng belum masuk ke kita dan belum bisa kita berikan ke BNI. Tapi dananya sudah ada cuma tinggal proses. Saya minta segera BNI buat buku tabungan ke masyarkaat penerima dengan data-data yang sudah ditetapkan bupati maupun walikota,” bebernya.
Sementara Manager produk pada divisi produk managemen BNI Pusat Farida Imelda mengaku, data-data penerima bantuan akan didapat dari BNPB atau BPBD untuk dilakukan pembukaan rekening secara kolektif. Setelah rekening dibuka, bantuan dana itu akan dikreditkan dulu ke rekening giro BNPB atau BPBD. Kemudian akan dikreditkan ke rekening-rekening tabungan penerima bantuan. Diawali mapping sesuai jarak lokasi penerima bantuan dengan kantor BNI terdekat.
“Setiap penerima bantuan akan pembukaan rekening BNI. Tapi baiknya rekeningnya, itu rekening yang sudah kita sepakati, rekening baru. Karena kalau sebelumnya khan rekening reguler yang biasa ada biaya, pengelolaan rekening, kartu. Rekening ini khusus bantuan. Nominal sudah ditentukan BNPB. Termasuk tahap pencairan juga sudah ditentukan nominal. Nanti setiap tahap kita cairkan sesuai permintaan BPBD. Sisanya diblokir sementara sampai progress penyelesaian pembangunan rumah rusak berat penerima, bertahap,” ujarnya.
Selain BPBD, nanti kata Farida, pihaknya juga akan sosialisasi ke KCP BNI, seluruh outlet agar dibantu melakukan transaksi pencairan dana bantuan bagi warga penerima bantuan. Sementara realisasi tergantung BPBD setempat. Apakah bisa dengan ATM, dia mengaku tidak menggunakan fasilitas ATM.
“Kita menunggu perintah dari mereka dan begitu kita sudah dapat data penerima bantuan, rekening segera dibuka baru bisa disalurkan kepada seluruh penerima dana bantuan. Tapi untuk penetapan, karena baru sebatas diskusi maka nanti kita minta surat resmi dari BNPB sebagai dasar bahwa penerima bantuan tidak diberikan kartu ATM atau debit card. Karena itu merupakan bukti kepemilikan rekening dari bank,” pungkasnya. (MR-02)
Comment