AMBON,MRNews.com,- Delapan (8) anggota DPRD kota Ambon periode 2019-2024 daerah pemilihan (Dapil) Ambon II untuk pertama kalinya melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat di masa sidang pertama tahun sidang 2019-2024. Wakil ketua DPRD kota Ambon dari partai Gerindra Rustam Latupono memimpin rekan-rekannya turun menyapa konstituen.
Reses berada di dua lokasi sesuai Dapil yakni Galala-Hative Kecil yang terpusat di halaman SDN 2 Galala dan Batumerah-Pandan Kasturi terpusat di halaman SMPN 14 Ambon, Sabtu (21/12/19). Selain Latupono, para Aleg Dapil II ialah Margareth Siahay (Golkar), Andi Rahman (PPP), Nathan Palonda (NasDem), Johan van Capelle (Perindo), Hadijanto Djunaidi (Hanura), Gunawan Mochtar (PKB) dan Jusuf Wally (PKS). Nama terakhir tak hadir karena ijin kegiatan partai.
Aspirasi dari masyarakat dalam reses bersama atau gabungan itu pun tak jauh berbeda dengan hasil kunjungan kecamatan dua minggu lalu oleh para anggota dewan terhormat. Dimana masalah kebutuhan dasar seperti air bersih, kesehatan, sampah, pendidikan masih jadi keluhan utama warga yang dibutuhkan. Disamping persoalan jalan setapak, saluran air, talud, lampu jalan, pengelolaan ADD-DD serta masalah Penjabat Kepala Desa/Negeri dan hal-hal lainnya.
Setelah mendengar aspirasi, masukan dan kritikan masyarakat, Latupono dan rekan-rekan pun memastikan seluruh yang disampaikan telah tercover dan akan ditindaklanjuti melalui pemetaan oleh anggota di tiap komisi, untuk dirampungkan dan disampaikan dalam paripurna internal terkait hasil reses.
“Kita tidak reses pribadi tapi gabungan supaya efektifitas dan hasil dari aspirasi warga di Dapil bisa dikeroyok bersama, karena saling tahu. Apalagi dari kita 8 orang, semua tersebar di tiga komisi dan ada pula yang di badan anggaran. Dengan begitu, beta sungguh yakin persoalan atau kepentingan masyarakat di Dapil II bisa kita kawal dan tuntaskan bersama,” jelas Latupono, legislator tiga periode.
Meski banyak masukan dan aspirasi warga, tapi menurutnya, nanti akan dipilah-pilah mana yang menjadi kebutuhan prioritas dan mendasar untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Karena dengan postur APBD yang minim, tidak semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir, tapi bertahap mulai tahun anggaran 2020. Sebab ada skala-skala prioritas yang pasti akan didorong seperti pelayanan kesehatan, air bersih dan sampah termasuk pendidikan.
“Apa yang disampaikan masyarakat itu kebutuhan yang dirasakan. Maka tidak ada pilihan lain harus didorong dan direalisasikan. Tapi memang kebutuhan prioritas tetap diutamakan, akan bertahap. Namun kita pastikan semua masuk. Kalau tidak, jangan pilih kita lagi kedepan. Air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sampah jadi konsen kita. Jalan rusak tidak masalah tapi air bersih tidak ada orang bisa meninggal,” kuncinya. (MR-02)
Comment