AMBON,MRNews.com,- Bukan saja Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang tidak ditemui, para pendemo yang merupakan warga pemilik rumah dan lapak usaha “tak berizin” di Jalan Jenderal Soedirman, Batu Merah yang dibongkar Pemkot beberapa waktu lalu pun tak menemui pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon saat datang ingin menyampaikan aspirasinya di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis (4/10/18), lantaran DPRD kosong karena 33 legislator tersebut plus Sekwan sedang bertugas di luar daerah. Sebelum ke DPRD, mereka telah sambangi Balaikota Ambon.
Pantauan media ini, pendemo membawa sejumlah pamflet dan spanduk bertuliskan “komisi III jangan kamong tidor”, “Sekkot biang kerok”, “kami butuh keadilan”, “kami bukan budak”, “rumah dan ruko jangan digusur”, “kami bukan sampah”. Setiba, pendemo ingin seruduk masuk ruang paripurna dan ruang komisi III, sayangnya mereka dihadang aparat Polres Pulau Ambon dan P.P Lease. Sembari menunggu Ketua DPRD dan Ketua Komisi III, namun nihil. Mereka hanya ditemui Kabag Persidangan DPRD, Joice Palijama dan pegawai sekretariat DPRD yang saling beradu mulut.
Dalam orasinya, Ridwan Walla mempertanyakan komitmen DPRD dalam hal ini Komisi III untuk menunda pembongkaran bangunan liar di jalan Jendral Soedirman. Namun nyatanya pemerintah telah melakukan pembongkaran. Karena itu, pihaknya mendesak Komisi III DPRD menyikapinya. Pasalnya, pembongkaran bangunan milik warga tersebut akan mengakibatkan mata pencaharian warga hilang. Tentu ini bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk menangani pengangguran.
“Kami hadir disini, mestinya para anggota DPRD ada. Sikap dan tanggungjawab DPRD patut dipertanyakan. Kami minta Ketua Komisi III, pa Yusuf Wally untuk bertangungjawab. Karena alasan penggusuran belum jelas. Kita sama sekali tidak dianggap. Warga jangan dibohongi. Kami minta komitmen DPRD dan Komisi III khususnya untuk membantu rakyat,” tegas Walla.
Sementara itu, koordinator aksi, Mansur mengaku DPRD adalah perpanjangan tangan dari rakyat. Namun sangat disayangkan ketidakhadiran semua anggota DPRD sekarang untuk menerima aspirasi dan keluhan rakyat. Padahal selalu digaungkan mereka adalah wakil rakyat, tapi faktanya tidak seperti itu.
“Anggota DPRD kali ini tidak layak, tidak ada hati nurani sama sekali. Setiap telepon komisi III, selalu berada di Jakarta. Kami sesal anggota DPRD periode kali ini. Muka parlente semua. Yang namanya anggota DPRD harus salurkan aspirasi masyarakat. Mereka tidak layak dipilih kembali sebagai wakil rakyat. Saya minta masyarakat buka mata untuk selektif memilih calon DPRD. Jangan sampai mereka sudah kong kalikong dengan Pemkot. Karena rapat dengan Pemkot kami tidak dilibatkan. Kesepakatan tidak ada penggusuran sambil menunggu solusi. Namun nyatanya tetap dilakukan pembongkaran. Kita kecewa karena DPRD kali ini gagal dan tak mampu menyuarakan aspirasi rakyat,” kesalnya.
“Ketua komisi III Yusuf Wally dan anggota komisi Riduan Hasan sudah janjikan kepada kita. Katanya kawasan Jenderal Soedirman tidak akan digusur, tetapi justru digusur. Bahkan setiap penggusuran, tak ada satupun anggota DPRD hadir. Mereka justru lebih memilih ke luar daerah. Jadi mereka tidak layak dipilih kembali,” sambung Mansur kecewa. (MR-02)
