AMBON,MRNews.com,- Konflik internal yang masih mewabah dengan munculnya “tigalisme” di pusat hingga daerah, membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tak lagi “seksi” untuk dibahas dan dijadikan wadah berhimpun pemuda baik aras nasional hingga daerah.
Keinginan penyatuan dengan Kongres bersama antara ketiga ketua umum yakni Abdul Azis, Haris Pertama dan Noer Fahriansyah, mentok. Karena punya kepentingan berbeda-beda yang sulit disatukan.
Buntutnya, kepentingan dan nilai tawar pemuda dilevel lokal maupun nasional jelas akan terabaikan. Bahkan tidak mampu menjadi penyeimbang dan sosial kontrol masyarakat bagi setiap kebijakan pembangunan.
Elemen pemuda di daerah perbatasan dan terluar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pun angkat suara terhadap polemik yang sementara terjadi ini, seiring digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) XIV DPD KNPI Maluku versi Haris Pertama.
“Harapan kita lewat Musda ini, marwah kepemudaan yang semestinya dia harus hadir ditengah-tengah masyarakat dan pemerintah sebagai agent of change harus dikembalikan,” tandas Jeky Septory, ketua Carateker DPD KNPI MBD.
Sebab sambungnya, dengan tubuh KNPI yang terkotak-kotak alias terjadi “tigalisme”, itu berarti banyak kepentingan pemuda yang terabaikan. Pemuda tidak lagi satu suara dan akan mudah jadi alat politik praktis. Padahal pemuda hari ini harus jadi agen perubahan.
“Pemuda Maluku harus bangkit kembali dan melihat bagaimana kompas dan arah perjuangan pemuda yang sesungguhnya seperti apa. Maka harus pemuda menyatu,” terang alumnus FKIP Unpatti itu disela-sela pelaksanaan Musda KNPI Maluku versi Haris Pertama di Marina Hotel Ambon, Sabtu (27/11).
Sehingga dengan begitu lanjutnya, benar-benar peran pemuda itu strategis dan diperhitungkan, menyuarakan kepentingan pemuda, agen kontrol terhadap arah dan kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada masyarakat.
“Tigalisme yang terjadi pun membuat pemuda Maluku saat ini seakan mati suri. Tak lagi bersuara lantang bagi kepentingan pemuda, masyarakat dan daerah. Perlu ada rekonsolidasi ulang elemen pemuda Maluku,” jelas lulusan S2 Universitas Negeri Malang.
Dirinya pun menyarankan, perlu segera dilakukan Kongres dan Musda bersama atau penyatuan agar niatan itu bisa terwujud, kepentingan pemuda dapat terakomodir dengan baik.
“Penting juga ketua KNPI yang terpilih harus tidak boleh berasal dari partai politik tertentu, partisipan parpol. Minimal itu pengusaha atau akademisi agar bebas kepentingan politik apapun dan bisa fokus dalam perjuangan pemuda,” pungkasnya. (MR-02)
Comment