by

Sidang DD Kwamor Mata Ata,Keterangan Terdakwa Tak Sesuai BAP

AMBON,MRnews.com -Sidang penyalahgunaan dana desa (DD) Kwamor Mata Ata,Kecamatan Seram Timur,Kabupaten SBT,yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon,dengan terdakwa Kepala Desa Kwamor Mata Ata,Abdurahman Mokam bersama bendahara Desa Muhamad Jali Mokam berlangsung begitu menegangkan.

Pantauan Media ini diarena persidangan,kedua terdakwa yang duduk dikursi pesakitan ketika menjawab pertanyaan JPU,Kecabjari Geser,Duoglas J.Fiter SH,terliahat tertutup atau tidak kooperatif,dilihat banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan sesuai BAP terdakwa tidak diakui kedua terdakwa.

Dalam penelusuran sesuai dengan jalannya kasus ini pekerjaan fisik jalan setapak yang dibangun tahun 2015-2016 menurut keterangan ahli dari dinas PU Kabupaten SBT,jalan Setapak yang dibangun tidak sesuai dengan Bastek atau RAB,tapi terbalik.ketika ditanyakan kedua terdakwa mengatakan sudah sesuai dengan anggaran yang butuhkan.

“Yang mulia kami sudah bangun sesuai anggaran yang dikucurkan,dan juga sudah sesuai dengan RAB yang mulai,”ungkap kedua terdakwa kepada majelis hakim yang dipimpin Pasti Tarigan selaku hakim ketua,Jeny Tulak dan Leo Sukarno selaku hakim anggota.

Saksi menjelaskan pembangunan jalan setapak didalam desa tersebut merupakan kebutuhan dan keluhan masyarakat sehingga jalan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak ada persoalan dan kendala.

“Persidangan yang mulia kami bangun jalan itu sudah sesuai mekanisme,karena keinginan masyarakat itu jalannya tebalnya tidak boleh banyak kalau tidak nanti mereka jalan bisa jatuh,”kata terdakwa dengan nada lemas kepada JPU.

Sementara itu pernyataan terdakwa kembali dikonfrontir JPU bahwa keteragan terdakwa tidak sesuai dengan BAP saat perkara ini dalam tahap pemeriksaan saksi,dan hingga ke ranah sidang.

“Saya harap terdakwa jawab jujur,karena keterangan saudara tidak sesuai dengan BAP,”kata JPU dengan muka kesal kepada terdakwa.

Usai mendengarkan keterangan saksi,JPU langsung mengajukan pembuktian melalui dokumen-dokumen dihadapan hakim,dan disaksikan langsung kuasa hukum kedua terdakwa Syahwan SH.

Setelah melihat pembuktian JPU,Hakim langsung menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU.

Diketahui dalam dakwaan JPU,Kecabjari Geser,pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp.137.399,865,dan tahun 2016 dana sebesar Rp.227,663,211 dengan total sebesar Rp.365,263,078 yang dikucurkan melalui pemerintah Kabupaten SBT,melalui pencairan  rekomendasi inspektorat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam desa tersebut.

Diketahui saat itu anggaran yang dimasukan banyak yang disalahgunakan yakni sebagian dipakai untuk pembangunan jalan setapak,namun jalan yang dibangun tidak rampung sesuai bastek,dan dana yang tersisa juga digunakan untuk kepentingan pribadi.(MR-07).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed