AMBON,MRNews.com.-. Pemerintah Provinsi Maluku sesuai penyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati merupakan daerah yang paling rendah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar 39 persen, padahal sudah ada di penghujung tahun.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada media di DPRD Provinsi Maluku mengatakan apa yang disampaikan Menteri Keuangan menjadi warning atau catatan kritis pagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah.
Dirinya sangat menyayangkan, jika pemerintah daerah tidak segera menanggapi warning menteri keuangan.
“Ini hal yang paling lucu sebenarnya. Karena disaat daerah masih memerlukan banyak penanganan tapi anggarannya didiamkan dan tidak digunakan” ujar Rumra, Jumat (26/11).
Karena itu, dirinya meminta keseriusan pemerintah daerah agar segera mempergunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat pernyataan menteri keuangan menjadi tamparan keras bagi anggota DPRD Maluku.
“Sebagai wakil rakyat kita malu, karena dikritik menteri keuangan. Ini menandakan kita mau anggarannya besar tapi tidak mampu untuk mempergunakan dengan baik. Semoga sisa satu bulan ini bisa dipergunakan anggarannya oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat” ujar politisi PKS .
Diakui jika pada pembahasan APBD perubahan telah melakukan recofosing anggaran. Hal itu dilakukan untuk memback up penanganan Covid-19 di Maluku.
Karena itu, baiknya anggaran dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
” Pemerintah daerah mesti segera mempergunakan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semisal di bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya ” demikian Rumra . (MR-01)
Comment