AMBON,MRNews.com.-. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ,Samson Atapary mengatakan belum menerima informasi adanya dugaan intervensi pihak-pihak tertentu terkait seleksi Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Maluku.
Pasalnya, hingga saat ini belum juga diumumkan hasil seleksi . Ditambahkan, selama ini, hasil pengawasan, belum ada bukti bahwa seleksi Kepsek ada intervensi dari pihak manapun.
“Kalau memang ada bukti-bukti dan fakta-fakta ada intervensi dari tangan-tangan yang tidak terlihat bisa di sampaikan ke DPRD biar kita koreksi, ” tegas Atapary.
Ditegaskan, uji kelayakan dan kepatutan sudah dilaksanakan. Namun ada keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk gubernur agar mendapatkan kualitas Kepsek yang teruji.
Kendati begitu, Atapary optimis Tim yang melakukan asesmen dari dewan pendidikan Provinsi Maluku akan bekerja dengan baik.
Diketahui, Tim terdiri dari dosen-dosen yang ada di Universitas Pattimura (Unpati), IAIN, dan Universitas Darusalam, yang di ketuai oleh Prof. Patris Rahabav yang adalah mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpatti.
“Kalau ada intervensi , kita tidak tau. Tapi dari proses yang di lakukan belum di temukan,” ujarnya.
Terhadap hasil seleksi yang belum di umumkan, menurut Atapary, Informasi yang komisi dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku bahwa, proses penilaian masih dilakukan
“Dari agenda Pemda, direncanakan selesai pada bulan desember tahun 2021, sehingga di tahun anggaran 2022 semua sudah dilakukan penempatan dan di keluarkan Surat Keputusan (SK) ” urainya.
Dia berharap, semua yang mengikuti seleksi Kepsek harus bersabar, karena proses uji kelayakan saat ini mamang berbeda dari proses seleksi.
” Ini karena kita ingin mendapat kualitas Kepsek yang punya kompeten. Kita mengharapkan dari uji kelayakan dan kepatutan ini betul-betul mendapat Kepsek yang memiliki kompetensi yang luar biasa dari sekian banyak guru yang ikut mendaftar untuk seleksi” demikian Atapary. (MR-01)
Comment