by

Optimalisasi Pajak, KPK Sidak Hotel & Cafe di Ambon, Nota “Bodong” Diboyong

AMBON,MRNews.com,- Guna optimalisasi pajak daerah di Kota Ambon, Direktorat Koordinator Wilayah (Korwil) V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon bekerjasama dengan Bank Maluku-Malut melakukan uji petik terhadap beberapa wajib pajak yang terindikasi “bandel”, Rabu (10/11).

Dari 11 wajib pajak skala besar yang masuk kategori itu untuk dijadikan sampel, empat (4) tempat usaha menjadi sasaran uji petik yakni Swissbell-Hotel, Cafe Pelangi Soabali, Wailela Cafe-Poka dan Cafe Joas Urimessing.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy ikut mendampingi KPK dalam uji petik untuk melihat kepatuhan wajib pajak dimaksud, dalam melakukan pembayaran pajak sesuai pendapatan sehari-hari.

Louhenapessy pun memberikan apresiasi kepada KPK atas on the spot yang dilakukan. Karena dengan begitu, tempat usaha wajib pajak bisa patuh dengan menggunakan sistem “Simpada Maluku”.

“Terus terang saya apresiasi tim KPK ini, sebab guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, untuk memberikan hak bagi daerah lewat pajak. Yang dilakukan ini untuk hak daerah, sama sekali tidak ganggu hak wajib pajak,” sebutnya.

Beberapa wajib pajak itu memang akuinya, alat pembayaran pajak harus diperbaharui agar terintegrasi masuk ke sistem. Maka KPK turun untuk pembinaan bagi keempat wajib pajak tersebut, termasuk Cafe Pelangi yang ada temukan selisih bayar pajak.

“Swisbell-hotel dapat peringatan karena kurang lebih 7 hari mereka punya alat itu off sehingga tidak update pajak. Dan oleh tim KPK, dianggap ada unsur kesengajaan dan harus dibenahi. Kalau mereka perbaiki dan benahi dia, maka peringatan akan ditarik lagi,” terangnya.

Apa yang dilakukan KPK, BPPRD dan Bank Maluku-Maluku sebagai penyedia alat pembayaran pajak lewat uji petik ini kata dia, jadi warning kepada semua wajib pajak di Ambon agar taat bayar pajak dengan update pada sistem.

Diketahui, wajib pajak di Ambon ada 76 yang sudah memakai sistem “Simpada Maluku”. Sistem tersebut jika aktifkan, fungsinya untuk memonitoring pendapatan tempat usaha wajib pajak secara otomatis. Sistem ini wajib diaktifkan setiap saat.

Alat tersebut sudah dipasang sejak tahun 2020 di hotel, restoran, cafe dan parkiran yang berada di Bandara Pattimura dan mall ACC. Alat disediakan Bank Maluku, sebagai bentuk kerjasama dengan Pemkot dan KPK untuk optimalisasi pajak daerah.

Roro Wide Sulistyowati, petugas Direktorat Koordinator Korwil V KPK mengatakan, sesuai hasil uji petik, khusus Cafe Pelangi memang patuh aktifkan sistem Simpada Maluku. Namun ada indikasi kalau Cafe itu melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan pemasukan yang sebenarnya.

“Dia memang patuh untuk aktifkan sistem Simpada Maluku. Tapi ada indikasi Caffe itu, melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan pemasukan. Kami sudah lakukan peringatan, dan dari BPPRD Ambon nanti tindaklanjut masalah ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung Roro, seluruh nota “bermasalah” diambil. BPPRD nantinya akan menghitung ulang kekurangan pembayaran pajak dari Cafe Pelangi. Bukan saja Cafe Pelangi yang ditemukan “curang”, namun Swiss-belhotel Ambon juga.

Dimana Swiss-belhotel Ambon tidak patuh dalam menjalankan wajib pajak, karena selama 7 hari tidak mengaktifkan sistem “Simpada Maluku”.

Karena itu, Swiss-belhotel juga diberikan teguran sosial dengan langsung memasang stiker peringatan. Dan tidak diperbolehkan cabut, sebelum memperbaiki sistem Simpada Maluku. Wajib melaporkan kalau sudah selesai diperbaiki.

“Makanya kita langsung taruh stiker, yang menandakan hotel Swiss-Bell, tidak patuh terhadap wajib pajak. Dan mereka diberi waktu tiga hari untuk perbaiki kesalahan mereka. Stiker itu bisa dicabut kalau sistemnya sudah diperbaiki,” tegasnya.

Peringatan serupa tambahnya, juga berlaku bagi Cafe Joas Urimessing. Sementara Cafe Wailela di Desa Poka, tidak ada masalah.

“Untuk di Cafe Wailela yang kita uji petik atau on the spot juga tidak ada masalah. Mereka patuh dan laporan pajaknya sesuai pemasukan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed