by

Masyarakat Masih Salah Paham PPKM Mikro & PPKM Darurat, Ini Perbedaannya

AMBON,MRNews.com,- Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, membuat masyarakat kota Ambon banyak yang salah paham antara Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperketat dan PPKM darurat.

Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Ambon Joy Adriaansz katakan, masyarakat dinilai belum paham sepenuhnya regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat (Pempus) dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tentang PPKM Mikro diperketat dan PPKM darurat.

“Pemerintah pusat beberapa waktu lalu telah menerbitkan Instruksri Mendagri Nomor 20 Tahun 2021, yang mencakup beberapa perubahan pada Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM,” tandas Joy kepada awak media di Balaikota Ambon, Selasa (13/7).

Dalam regulasi itu tercantum kata Joy, Kota Ambon dan Kepulauan Aru masuk dalam PPKM Mikro diperketat bersama kabupaten/kota lain di Indonesia yakni; Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, Solok, Pekanbaru, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kota Jambi, Lubuk Linggau Palembang, Kota Bengkulu, Metro, Kabupaten Lamandau.

Kemudian, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Bulungan, Kota Manado,Tomohon,Palu, Kendari, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Jayapura; Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Sementara daerah yang masuk dalam PPKM Darurat antara lain Medan, Buktitinggi, Padang, Padang Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Bontang, Mataram, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

“Disebut PPKM darurat karena ada wilayah kabupaten/kota luar pulau Jawa dan Bali yang masuk dalam kriteria situasi darurat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan mengoptimalkan Posko COVID-19 ditingkat Desa-Kelurahan,” jelasnya.

Untuk kota Ambon karena masuk kategori wilayah PPKM Mikro diperketat, kata Joy, sehingga masih berpedoman pada Instruksi Walikota nomor 3 tahun 2021 yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Mendagri 17 tahun 2021.

Dirinya pun membeberkan beberapa perbedaan PPKM Mikro diperketat dan PPKM darurat antara lain terkait aturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).

“Berdasarkan Instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021 untuk PPKM Darurat, perkantoran dibagi menjadi sektor non esensial, esensial, dan kritikal. Untuk sektor non esensial ditetapkan 100 persen bekerja dari rumah (WFH),” ungkapnya.

Sementara sektor esensial yang berkaitan keuangan dan perbankan khusus asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan sebutnya, dapat beroperasi dengan 50% staf untuk lokasi pelayanan, dan 25% untuk administrasi perkantoran.

Untuk sektor esensial yang mencakup pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non karantina; dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% persen staf.

“Untuk industri orientasi ekspor, beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% persen staf di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” tuturnya.

Selanjutnya, esensial disektor pemerintahan yang memberi pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan Prokes ketat. Sementara untuk kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.

Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, termasuk ternak/hewan peliharaan, pupuk, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi.

“Dengan ketentuan 100% persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan maksimal 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran,” urai Kadis Kominfo-Sandi Kota Ambon itu.

Sedangkan pada PPKM Mikro diperketat sambungnya, pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% WFH dan 25% bekerja di kantor (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Adapun pasar tradisional dan pusat perbelanjaan/mall pada PPKM Darurat untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Sementara pusat perbelanjaan seperti mall/pusat perdaganggan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, swalayan dan supermarket.

“Sedangkan pada PPKM Mikro diperketat, pasar tradisional dibuka sampai pukul 18.00, sementara pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan seluruhnya masih dapat beroperasi sampai pukul 17.00 dengan kapasitas pengunjung sebanyak 25%,” imbuhnya.

Pada ketentuan makan dan minum ditempat umum PPKM Darurat, warung makan, rumah makan/restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan/mall hanya melayani pesan antar (takeaway) dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

Sedangkan pada PPKM Mikro diperketat masih diperbolehkan dine-in dengan 25% dari kapasitas tempat hingga pukul 17.00, namun layanan takeaway diizinkan hingga pukul 20.00.

“Diharapkan perbedaan ini dapat dimengerti, sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman masyarakat antara PPKM Mikro diperketat dan PPKM darurat,” tandasnya.

Lebih lanjut, ungkap Joy, tim Satgas Covid-19 Kota Ambon dalam pelaksanaan operasi Yustisi akan terus mensosialisasikan regulasi tersebut kepada masyarakat agar dapat dilakukan secara sadar dan penuh tanggungjawab. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed