AMBON,MRNews.com,- Sejumlah putera/puteri asal Maluku dalam berbagai bidang diusulkan oleh elemen pemuda kota Ambon baik dari KNPI, OKP maupun BEM sebagai calon menteri untuk masuk pada jajaran kabinet Presiden-Wapres terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin. Sikap para pemuda yang mengatasnamakan Jong Ambon voor Indonesia itu diserahkan kepada Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar yang juga tim pengarah TKN Jokowi – Ma’ruf, Akbar Tanjung.
Dari rilis yang diterima media ini, Kamis (31/7/19), sejumlah tokoh asal Maluku itu antara lain, politisi; Nono Sampono, Ali Mochtar Ngabalin,Komarudin Watubun, Michael Wattimena, Melani Leimena Suharli, Max Sopacua, Djauhari Oratmangun, Karel Albert Ralahalu, Said Assagaff, Richard Louhenapessy, Zeth Sahuburua Hendrik Lewerissa dan Fredi Latumahina.
Lalu pengusaha; Bahlil Lahadalia, dan William Sabandar. Akademisi; Mohammad Attamimi, Ruslan Tawari, Josep Luhukay, Paul Tahalele, Victor Nikijuluw, Margarito Kamis, Edward Omar Sharif Hiariej, Alex Retraubun, Salmon Eliazer Marthen Nirahua. Aktifis; Wahab Talaohu, Zahruddin Daud Latuconsina, Boy Latuconsina, Subhan Pattimahu. Profesional; Suaidi Marasabessy, Hambra Samal, Herman Adrian Koedoeboen, Reza Valdo Maspaitella, Ferry Latuhihin, Ishak Latuconsina, Anderias Rentanubun, M A S (Sam) Latuconsina.
Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Ilham Sipahutar mengatakan, elemen pemuda meminta Presiden Joko Widodo, sebagai Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku (Gelar Adat Kehormatan Majelis Latupati Se-Maluku) untuk mempertimbangkan putra–putri terbaik Maluku, mengingat potensi 25 Blok Migas Maluku (termasuk Blok Masela), sudah selayaknya diberikan penghargaan dan apresiasi, baik di jabatan kementerian, Dirjen, TNI/ Polri, BUMN maupun duta besar, sebagai representasi daerah ini, dan berharap kepada merekalah dititipkan kepentingan Maluku secara nasional nantinya.
Maluku juga termasuk ikut memenangkan Jokowi-Maruf (60,48 persen) di Pilpres lalu. Karena itu pihaknya mendesak Jokowi segera mendorong partai koalisi yang ada, untuk melakukan pengesahan RUU daerah kepulauan yang sudah berumur 19 tahun (sejak awal dideklarasikan Kaukus Provinsi Kepulauan Tahun 2005), dimana sudah masuk Prolegnas sejak 2018. Hal ini sebagai wujud komitmen terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Kehadiran RUU ini sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan di daerah kepulauan, khususnya Maluku kedepan.
“Kami juga harap Presiden Jokowi dapat memperjelas status Lumbung Ikan Nasional Maluku, yang sudah dicanangkan Presiden RI sebelumnya, SBY tahun 2010 lalu, dimana potensi perikanan Maluku lebih dari 1,64 Juta ton per tahunnya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku, khususnya untuk keluar dari predikat rangking 3 termiskin di Indonesia (BPS 2018), guna pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang massif, selain ekonomi daerah tentunya ketersediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar kedepan,” sebutnya.
Sikap lain juga tambah Sipahutar adalah mendorong Presiden Jokowi, untuk dapat segera mereaslisasikan 13 DOB di Maluku yang ditetapkan dalam grand design pemekaran yaitu Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom-Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, Lease dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
Lahirnya sejumlah sikap itu dari hasil diskusi publik dalam rangka HUT ke-46 KNPI di Apong Resto Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (31/7/19) yang dihadiri pimpinan OKP–BEM Se-Kota Ambon, dengan narasumber Akbar Tanjung, Ismail Kharie Ketua DPRD Kepulauan Sula serta M. Tahir Wailissa Ketua Umum BADKO HMI Maluku–Malut.“Bang Akbar dukung langkah yang kita buat ini. Soal perlu tidaknya otonomi khusus provinsi kepulauan, beliau mendukung dan berjanji membantu mengkomunikasikan langsung ke Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah, maupun point – point petisi kita,” kuncinya. (MR-02)
Comment