by

Korban Kebakaran Ongkoliong Bakal Dibangunkan Rumah di Arbes

AMBON,MRNews.com,- Korban kebakaran dikawasan Ongkoliong Desa Batumerah Kecamatan Sirimau baik yang memiliki sertifikat rumah maupun tidak, bakal dibangunkan rumah dengan dua tipe oleh pemerintah kota (Pemkot) dan provinsi dikawasan Air Besar Ahuru Desa Batumerah.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon A.G Latuheru katakan, terkait korban kebakaran Ongkoliong, Senin lalu sudah bicarakan antara dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) kota Ambon dan dinas PRKP provinsi Maluku, yang intinya nanti akan dilakukan pembangunan rumah bagi korban kebakaran tapi yang memiliki sertifikat.

Sementara untuk mereka yang dulunya tinggal disitu tapi tidak punya sertifikat tanah dan juga bagian dari korban kebakaran, pemerintah sementara berkoordinasi agar mereka juga akan diberikan tempat tinggal.

“Sementara dalam proses. Kalau yang punya sertifikat, itu dibangun rumah tapak, tetapi yang tidak ada sertifikat alias sorong masuk saja bikin rumah, akan disiapkan fasilitas rumah susun oleh pemerintah. Lokasinya tetap di Air Besar Ahuru Desa dilahan milik Pemkot,” bebernya kepada wartawan di Swissbell-hotel Ambon, Kamis (20/5).

Jadi sesuai aturannya, kata dia, pembangunan kembali rumah korban bencana kebakaran itu, pemerintah hanya memberikan dana stimulan, tidak salah sebesar Rp 55 juta.

Namun jika ada yang rumah terbakar itu ukurannya misalnya 20×20 berlantai 2, sekarang tidak mengganti seperti itu tetapi mengganti sesuai aturan yang berlaku, dimana mengganti untuk tempat tinggal mereka itu tidak lagi membangun rumah 20×20 lantai 2 tapi berlakukan dia sama sesuai aturan.

“Jadi disamaratakan semua rumah yang dibangun, rumah tapak namanya. Tindak lanjut kedepan itu yang sementara akan kita atur berikutnya. Sebab warga korban kebakaran yang punya sertifikat, kalau tidak salah hanya 18 KK dari 78 KK korban,” jelasnya.

Sebetulnya kata Latuheru, awal itu ketika dibicarakan, kalau lahan rumah mereka tidak ada masalah misalnya dan bisa sebetulnya dibangun rumah kembali, maka pemerintah akan memberikan dana stimulan untuk mereka bangun rumah kembali.

Tetapi karena lahan itu walau hanya 18 KK punya sertifikat tetapi tidak bisa membangun disitu karena kawasan tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk pemukiman, karena sudah masuk kawasan ruang terbuka publik, maka pemerintah alihkan mereka ke tempat lain.

“Sementara ini proses administrasi lagi berjalan terhadap mereka. Jadi bukan waktu membangun baru dibilang proses, tapi sudah jalan sekarang proses administrasi,” tandasnya.

Ditegaskan, pemerintah kota memperhatikan semua baik mereka yang miliki sertifikat dan tidak. Cuma bedanya yang punya sertifikat dibangun dalam bentuk rumah tapak atau yang berdiri diatas tanah. Sedangkan yang tidak punya sertifikat, akan dibuatkan rumah susun sewa untuk mereka huni.

“Pembangunan kita upayakan kalau bisa tahun ini selesai. Karena warga juga sudah protes katanya terlalu lama, makanya kita kebut,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed