AMBON,MRNews,com.- Pengawasan yang sementara dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku di Kabupaten Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual terhadap mitra yang mempergunakan dana APBN maupun dana APBD Maluku tahun 2019 menemukan dana bergulir yang dikucurkan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku kepada koperasi penerima bantuan ada yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut wakil ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mestinya kelompok koperasi penerima bantuan yang telah berkembang didorong untuk mendapatkan bantuan melalui dana KUR bukan dana bergulir.
“Perhatian komisi ada pada penerima bantuan yang terdapat di Kabupaten Aru yang tidak sesuai target. Sebab ada kelompok yang menurut kami sudah tidak tepat untuk menerima dana bergulir sehingga mestinya didorong dinas untuk menerima bantuan KUR” ujar Hurasan di DPRD Maluku.
Dijelaskan Hurasan, mestinya bantuan dana bergulir yang dikucurkan pemerintah bisa membantu kelompok usaha kecil dan menengah untuk bisa lebih berkembang dan mandiri. Jika kelompok penerima bantuan telah berkembang dan mapan maka baiknya didorong untuk menerima bantuan KUR yang disalurkan pihak perbankan sehingga bantuan dana bergulir bisa diberikan bagi kelompok lain .
Namun dirinya mengakui secara keseluruhan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah, di Kabupaten/ Kota yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual sudah berjalan baik.
Karena itu, diharapkan dana bergulir bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama Usaha Kecil Menengah dibeberapa Kabupaten/kota menjadi lebih baik . (MR-01)
Comment