AMBON,MRNews.com.- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay menegaskan jika pemberlakuan kebijakan walikota Ambon terhadap pembayaran menggunakan barcode bagi penumpang angkot di kota Ambon yang mulai diberlakukan 29 Oktober 2021 sangat terburu-buru dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Menurut Siahay, sebenarnya kemajuan teknologi dan dampaknya saat ini, adalah sebuah realitas yang pasti dihadapi. Namun perlu sosialisasi dan perhitungan yang matang sehingga bisa menguntungkan masyarakat.
“Kita tidak bisa menolak atau alergi akan kemajuan teknologi. Namun perlu perhitungan yang matang terkait pemberlakuan Barcode ” ujarnya saat dihubungi media ini, Sabtu (30/10).
Lebih lanjut diakuinya, dalam beberapa aspek kehidupan, tidak semua manfaat teknologi bisa digunakan dengan serta merta.
Perlu ada penyesuaian dalam aplikasinya. Apakah itu penyesuaian terhadap penggunanya maupun terhadap lingkungan sosial.
“Kami menaruh apresiasi jika ini kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalisir sentuhan langsung para pengguna angkot. Namun banyak persoalan yang belum tuntas dikaji secara komprehensif atas dampak yang ditimbulkan”, tegas Etha .
Menurutnya tidak semua penumpang melek teknologi. Rakyat pasti bingung dan pasti ada yang tidak paham dengan sistem digital menggunakan aplikasi dengan barcode yang disponsori Bank Mandiri.
Dia juga mengungkapkan bahwa, tidak semua penumpang angkot yang biasanya didominasi orangtua itu bisa melek teknologi dan pasti mereka juga tidak semua memiliki ponsel pintar.
Bahkan para sopir angkot akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang secara optimal karena para penumpang saat akan naik angkot pasti harus punya saldo dulu dalam aplikasinya.
“Oleh karena itu, kami menghimbau agar sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik itu dinas Perhubungan, OJK, dan Pihak Bank harus melakukan sosialisasi yang massif dan terukur. Dan tentu dibutuhkan waktu yang cukup untuk tahapan sosialisasinya” , tambah Etha.
Selain itu, menurut politisi senior Golkar ini, bahwa dilapangan pasti menghadapi kendala yang luar biasa, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun para sopir.
Tagal itu, perlu unit layanan khusus untuk mengatasi beberapa kesulitan yang nantinya akan timbul karena minimnya sosialisasi.
“Dalam pembayaran ongkos angkot tersebut disediakan dua opsi yakni, bisa menggunakan sistem digital dan bisa juga pakai uang tunai seperti biasa. Kalau ada dua pilihan penumpang yang tidak memiliki ponsel pintar bisa bayar tunai dan bagi yang melek teknologi baru bayarnya pakai aplikasi” imbuhnya.
Diharapkan kebijakan ini jangan dulu diterapkan, atau dicabut sembari menyiapkan semuai nfrastrukturnya dengan baik termasuk didalamnya sosialisasi.
” Jangan sampai pemerintah terkesan memaksakan kehendaknya tanpa adanya kompromi atas kebutuhan rakyatnya. Bisa saja ada kecurigaan ada apa dibalik semua ini, kenapa prosesnya terkesan terburu-buru, apakah ada pihak yang diuntungkan, entah itu pemerintah, Pihak OJK atau lembaga keuangan penyedia jasa ini” demikian Siahay. (MR-03)
Comment