by

Jaringan Internet “Bobrok”, Pemkot & DPRD Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Secara Offline

AMBON,MRNews.com,- Bobroknya jaringan internet sejak 19 September 2021 dengan alasan perbaikan kabel laut Palapa Ring berdampak pada akses komunikasi dan informasi yang terhambat dan terputus.

Oleh sebab itu, DPRD kota Ambon yang biasanya menggelar paripurna secara daring atau online dikarenakan Pandemic Covid-19, harus melakukan sidang paripurna secara offline atau tatap muka terbatas, Senin (20/9/21).

Paripurna masa persidangan l tahun lll 2021-2022 dalam rangka penandatangan nota kesepahaman KUA PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2021 itu tidak dihadiri semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kota (Pemkot) Ambon, hanya beberapa.

Walikota katakan, salah satu alasan Pemkot mengikuti sidang paripurna secara langsung karena kondisi jaringan internet yang lemah/lelet. Sehingga tidak mungkin dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau online, mesti offline atau tatap muka terbatas.

“Paripurna ini hanya dihadiri terbatas oleh Walikota, Wakil Walikota, TAPD Pemkot yang berkaitan dengan penandatanganan KUA PPAS perubahan yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bappeda-Litbang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Inspektorat,” tandas Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menegaskan, adanya penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi awal bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ambon untuk segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Untuk menyusun RKA, DPRD memberi waktu tidak terlalu lama. Karena ini APBD perubahan, waktunya dua sampai tiga hari. Sebab hanya program yang dirubah yang dibuat rincian anggaran. Paling lambat hari Rabu sudah diterima dalam bentuk perubahan kepada DPRD,” tandas Latupono.

Diharapkan dengan waktu yang terbatas kata Latupono, bisa dimaksimalkan. Sebab nantinya badan anggaran (Banggar) sesuai tata tertib akan melakukan pembahasan paling tidak deadline dari pemerintah provinsi sampai 30 September ditetapkan.

“Badan Musyawarah (Bamus) kita agendakan paling lambat Jumat nanti sudah selesai. Dengan kondisi yang ada, kita DPRD meminta infrastruktur masyarakat yang diakibatkan banjir diperhatikan,” terangnya.

“Saat mereka menyusun program kegiatan, kita minta ada sedikit intervensi bagi penanganan tanah longsor dan banjir sudah dilakukan, kita tunggu saja. Dengan jeda waktu pasti bisa dilakukan, untuk bantuan sosial bagi masyarakat harus segera dilakukan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed