AMBON,MRNews.com,- Anggota Komisi VI DPR RI dapil Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, integrasi Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di pangsa pasar ultra mikro dan menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah langkah tepat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pimpinan Erick Thohir.
Hal tersebut disampaikan HL, sapaan akrab Lewerissa dalam kegiatan sosialisasi Integrasi BUMN Ultra Mikro yang diprakarsai Kementerian BUMN dan dilaksanakan di kantor BRI Cabang Ambon, Sabtu (5/6/21).
Ditegaskan HL, bahwa paling kurang ada tiga manfaat yang diperoleh jika BUMN yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi UMKM serta berada dalam satu komunitas bisnis yang sama seperti BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) disatukan atau diintegrasikan dalam satu perusahan holding.
Manfaat pertama kata dia, adalah demi peningkatan efisiensi bisnis dengan menyatukan ketiga lembaga pembiayaan UMKM ini dibawah satu manajemen yang dipimpin BRI.
Kedua, akan ada keseragaman bunga pinjaman atau biaya dana (cost of fund) yang akan dinikmati oleh nasabah debitur yaitu pelaku pelaku usaha UMKM.
“Selama ini kan bunga pinjaman dari ketiga lembaga keuangan negara tersebut berbeda satu dengan lainnya padahal sama-sama milik negara. Bunga pinjaman di BRI tidak sama dengan di Pegadaian demikian juga dengan PNM. Kalau sudah seragam diharapkan cost of fundnya juga lebih rendah dan itu baik untuk UMKM,” tegasnya.
Adapun manfaat ketiga diakui HL, dengan adanya penyatuan ini maka diharapkan agar penyaluran kredit bagi UMKM akan lebih meningkat.
Apalagi, saat ini dari sekitar 58 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 20 persen atau sekitar 15 juta UMKM yang terlayani oleh lembaga keuangan negara. Sementara sekitar 5 juta UMKM dilayani rentenir dan sisanya sama sekali belum terlayani.
“Padahal UMKM sangat berjasa bagi negara ini karena berperan mendorong perekonomian negara dan menyerap tenaga kerja terbesar,” tegas ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku itu.
Holdingnisasi BUMN ultra mikro ini menurut HL, tidak menggunakan uang negara karena negara tidak menyuntikan dana segar ke BRI. Ini non cash transaction.
“Dan saham milik negara di BRI juga tidak akan terdilusi sehingga kepemilikan saham milik negara di BRI tetap mayoritas yaitu sekitar 60 % dan sisanya yang sebesar kurang lebih 40 % dimiliki publik,” ungkap anggota Baleg DPR-RI yang terbilang vokal itu.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala BRI Cabang Ambon Eko Setiyanto, Vice President Pegadaian Area Ambon Tomy Djoko Tri Rahadjo dan Devan Simatauw Manajer Bisnis PNM Cabang Ambon bertindak sebagai pemateri dan dikemas dalam bentuk diskusi panel.
Sedangkan peserta sosialisasi adalah para pelaku UMKM di Kota Ambon dan sekitarnya.
“Diharapkan dalam waktu dekat kegiatan serupa juga akan dilakukan di Kabupaten/Kota lain di Maluku agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan negara tersebut untuk start up bisnis atau pengembangan usaha mereka,” pungkas HL. (MR-02)
Comment