by

Hentikan Penyiaran 45 Televisi Kabel, KPID Maluku Lakukan Koordinasi Dengan Polda Maluku

AMBON,MRNews.com.- Usai menghentikan penyelenggaraan penyiaran 45 usaha televesi kabel tidak berijin di Kota Ambon, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku pada hari Kamis 14 September 2021 mendatangi kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk melakukan koordinasi.

Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.K. melalui Siaran Pers yang diterima mimbarrakyatnews mengatakan jika langkah yang ditempuh KPID Maluku sebagai wujud Kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman antara kedua pihak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Teknis, Pendidikan dan Latihan di Bidang Penyiaran yang telah berlangsung sejak 12 September 2012 silam.

Ditegaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi, sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), karena itu KPID Maluku, mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan memiliki IPP.

Temuan KPID Maluku ternyata selama ini Usaha Televisi Kabel yang tidak memiliki IPP telah menarik iuran setiap bulan dari Masyarakat Kota Ambon dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 40.000 sampai dengan Rp 150.000.

Dan yang paling menyedihkan masyarakat tidak pernah mengetahui apakah Televisi Kabel langgananya memiliki IPP atau tidak. Karena para pengusaha ini tidak pernah terbuka pada masyarakat. Ini dibuktikan dengan beragam nama TV Kabel dalam Tagihan Iuran untuk pelanggan.

Untuk alasan inilah KPID Maluku melakukan Tindakan tegas agar masyarakat jangan menjadi korban dan dirugikan. Karena Usaha TV Kabel yang tidak ber-IPP mengambil siaran tanpa membayar siaran kepada para penyedia konten siaran (provider) lalu mendistribusikan kepada masyarakat dengan memungut biaya setiap bulan.

KPID Maluku membuka ruang diskusi bagi Masyarakat Kota Ambon yang merasa dirugikan oleh para pengusaha TV Kabel tidak ber- IPP dan juga Para Pengusaha Televisi Kabel yang tidak Ber – IPP bisa ke Kantor KPID Maluku Gedung Dinas Komunikasi & Informatika Propinsi Maluku Jl. Dr.Latumeten pada setiap hari kerja. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed