AMBON,MRNews.com.-. Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 di pimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Jumad (6/8) di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku turut dihadiri, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan OPD.
Dikatakan Wattimury jika APBD tahun anggaran 2020 telah melewati berbagai proses. Karena itu, fraksi fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan kata akhir fraksi.
Fraksi Golkar yang diberi kesempatan memberikan kata akhir fraksi dibacakan Gadis Umasugi dengan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta perjuangan para nakes.
” Perlu dukungan semua pihak dalam menangani persoalan Pandemi Covid-19 sehingga dapat teratasi dengan baik” ujar Umasugi.
Golkar mengkritisi kinerja Gubernur Maluku, Murad Ismail yang belum bisa secara maksimal dalam penanganan kasus Covid-19 jika dibandingkan dengan kinerja beberapa gubernur di Indonesia .
Pinjaman dana SMI dinilai belum mendapat perhatian serius dalam menangani berbagai proyek.
Alokasi anggaran SMI terlalu fokus hanya pada wilayah Kota Ambon dan Pulau Ambon padahal kabupaten lain memerlukan perhatian pembangunan dalam pengelolaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masa Pandemi Covid-19 diharapkan OPD Dapat menggunakan pertemuan secara virtual daripada pertemuan tatap muka yang menguras anggaran disaat penerapan protokol kesehatan ketat.
Fraksi partai Golkar juga mengingatkan pemerintah daerah agar tampil pada garda terdepan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan menggratiskan biaya rapid antigen .
Upaya ini perlu dilakukan untuk membantu masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.
Diakhir kata fraksi Golkar mengkritisi Gubernur Maluku, Murad Ismail yang sampai dengan saat ini belum menempati rumah dinas. Hal ini bisa menguras anggaran pemeliharaan padahal tidak ditempati. Karena itu, perlu menjadi perhatian. (MR-01)
Comment