AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didemo aliansi mahasiswa Maluku di depan gedung komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (21/11/18) terkait sejumlah hal diantaranya kasus pengadaan Bank Maluku (BPDM) cabang Surabaya dan pengangkatan pejabat pada jajaran pemerintah kota (Pemkot) Ambon yang mantan narapidana kasus korupsi.
Terhadap hal itu, Walikota sangat berterima kasih kepada mereka yang demo karena memiliki makna penting mereka cinta terhadap kota Ambon. “Saya berterima kasih banyak kepada mereka yang demo, betul-betul berterima kasih karena mereka demo. Itu maknanya apa, dong (mereka) cinta Ambon. Kalau dong seng cinta Ambon, dong biarkan saja begitu. Dengan demo kita akan lebih berikhtiar dan waspada. Apakah itu benar atau tidak, nanti dilihat,” terangnya kepada awak media di Balai Rakyat Belso, Kamis (22/11/18) sore.
Dengan diplomatis Louhenapessy menganggap, mereka yang demo memakai kacamata sakit, tetapi orang di Ambon memakai kacamata reben. Sehingga ketika dihadapkan pasti berbeda atau tidak dapat titik temu. Cuma dari sisi positifnya perlu diberikan apresiasi dan terima kasih karena ada koreksi. “Yang saya khawatir kalau masyarakat rasa Ambon sudah maju begini, oh nggak. Dengan sikap seperti itu lalu para pejabat juga harus waspada. Demo bukan untuk Walikota tapi pemerintah kota (Pemkot), jadi seluruh kepala dinas harus berikhtiar dan waspada. Itu yang terjadi,” tegasnya.
Ditanya soal peran dirinya dalam kasus pembelian Bank Maluku cabang Surabaya, Walikota menilai itu persoalan tahun lalu dan sudah sering ditulis beberapa media berulang-ulang dan tidak ada hal baru, karena semua hal yang lama semua. Sehingga tidak perlu merespons. “Kalau ada hal yang baru boleh, itu khan yang lama semua. Pasti kalau ada indikasi benar, beta rasa ketika media tulis terus itu pasti KPK sudah panggil walikota,” bebernya.
Disinggung masih adanya mantan napi terpidana korupsi di jajaran Pemkot Ambon seperti Jacky Talahatu yang menduduki posisi kepala BPKAD yang belum diberhentikan sesuai SKB tiga menteri, walikota melihat Talahatu sangat memiliki kompetensi. Buktinya dalam sejarah Pemkot, sejak Talahatu menjadi kepala keuangan kota Ambon baru pertama kali mendapat opini WTP. Jadi jangan lihat dari kulitnya, tapi dari isinya. Bahwa memang ada aturan nanti dikaji.
“Itu bukti. Jangan lihat dari kulit tapi isinya. Bahwa memang ada aturan oke nanti kita kaji. Tapi saya rasa saya on the track itu. Mungkin saja karena dia bekas dihukum tapi lihat prestasi yang dicapainya itu. Dalam sejarah Indonesia 73 tahun, Ambon dapat WTP dan dibawah kepemimpinan Talahatu. Itu aturan secara nasional dan akan kita kaji dia lagi. Seperti itu,” jelas Louhenapessy.
Sebelumnya, Rabu (21/11/18), aliansi mahasiswa Maluku Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta. Selain menuntut permasalahan di kabupaten/kota lainnya agar dilakukan pengusutan oleh komisi anti rasuah itu, mereka pun menuntut KPK memeriksa Walikota Ambon, Richard Louhenapessy atas sejumlah kasus yang terjadi diduga melibatkannya. “Kami datang ke KPK membawa sejumlah dokumen keterlibatan walikota dan meminta KPK memeriksa yang bersangkutan hingga tuntas,” beber koordinator aksi, Akhmar Fatsey dalam rilisnya. (MR-02)
