AMBON,MRNews.com, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengungkapkan dalam menjalankan tanggung jawab membangun masyarakat Maluku, Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi dan kabupaten, memandang kontribusi dan campur tangan dari lembaga-lembaga keagamaan termasuk Gereja Protestan Maluku (GPM) sangat strategis.
“GPM dalam perjalanannya telah menyatakan diri sebagai mitra aktif pemerintah. Sejarah mencatat, pemerintah merasa sangat terbantu dengan eksistensi GPM sebagai organissi gereja terbesar di Maluku dan Maluku Utara dan GPM telah menunjukan itu,” ungkap Wagub Maluku saat membuka persidangan ke-41 Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) yang berlangsung di Jemaat Haruku-Sameth Klasis Lease Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Minggu (20/10/1019).
Dikatakan, GPM telah menunjukan eksistensi pertumbuhannya sebagai persekutuan orang percaya yang terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. “Sebagai orang yang hidup, dibesarkan dan dibina dalam sistem dan kultur GPM, saya cukup mengetahui dan mengenal kehidupan bergereja,” ungkapnya.
Mantan orang nomor satu di Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengakui, tata kerja GPM sangat bersendikan nilai-nilai berdemokrasi dalam kolektifitas pengambilan keputusan yang berdampak bagi warga gereja. Persidangan MPL Sinode GPM merupakan proses evaluasi program yang telah diputuskan tahun berjalan dan merumuskan peran strategis tahun yang baru. “Tanggung jawab organisatoris ini memamg telah berjalan lama dan menjadi media produktif dan akomodatif dalam memastikan arah pelayanan GPM,” ujar Orno.
Dilanjutkan, di tengah situasi gempa yang sedang mengguncang Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Seram dan sekitarnya, terlihat komitmen kuat dari peserta sidang dalam memenuhi tanggung jawab organisasi. Pemda, kata Wagub, telah lama bermitra dengan GPM serta melihat tata kelola organisasi yang diterapkan sangat menunjukan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang matang, dinamis, responsif dan produktif dalam mengimpelemntasikan nilai visinya.
“Arah program didesain dalam forum yang dipadati dengan muatan-muatan yang diskursus untuk disepakati oleh semua peserta yang berhak mengambil keputusan. Ini adalah bukti bahwa GPM turut memberikan pelajaran pengelolaan organisasi,”nilainya.
Sementara, Wakil Bupati Malteng Marlatu Leleury dalam kesempatan itu mengapresiasi pelaksanaan Persidangan ke-41 MPL Sinode GPM. “Semoga lewat musyawarah ini jadi sarana membangun silahturahmi untuk selalu bersyukur dan berkarya menabur benih-benih injil. Hasil persidangan ini diharapkan GPM mampu berkontribusi positif dan konkrit bahkan terdepan dalam menjawab berbagai tantangan serta selalu bekerja sama melalui hidup berdampingan, saling menghormati dalam harmoni kebhinekaan,” harap Leleury.
Sedangkan, Ketua MPH Sinode Pendeta AJS Werinussa dalam pidatonya mengaku, persidangan ke-41 MPL Sinode GPM ini dilaksanakan sangat istimewa sebab bersidang dalam suasana darurat, jauh dari angan-angan karena bencana melanda. “Jauh dari angan. Sebenarnya bisa ditunda namun kerinduan masyarakat Haruku – Sameth agar persidangan ini tetap terselenggara sesuai jadwal. Jika ditunda pun, diinginkan hanya seminggu. Tekad itu tentang spirit dalam kondisi keterpurukan bahwa mereka ingin bangkit dan teruskan perjuangan hidup,” ujarnya.
Menurutnya, tekad seperti ini merupakan model spirit baru dan harus didukung sepenuhnya oleh GPM. Selain itu, Werinussa juga mengaku pesan persidangan MPL kali ini adalah bencana alam jangan ditakuti namun harus tawakal kepada kehendak-NYA.
Diketahui, persidangan MPL Sinode GPM juga melibatkan komunitas Muslim dalam susunan kepanitiaannya berdasarkan Surat Keputusan MPH Sinode, dimana ketua panitia dijabat Camat Haruku M.H. Latuconsina. (**)
Comment