AMBON,MRNews.com,- Langkah edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus dilakukan Anggota Komisi VI DPR-RI dapil Maluku Hendrik Lewerissa.
Kali ini selaku mitra kerja, Lewerissa bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk lakukan sosialisasi informasi perizinan berusaha berbasis resiko (RBA) kepada pelaku UMKM di Kota Ambon, Kamis (6/10).
Lewerissa menegaskan, langkah ini merupakan upaya komisi VI DPR-RI yang mendorong Kementerian Investasi untuk terus galakkan sosialisasi bagi masyarakat.
Agar pelaku UMKM khususnya bisa paham tentang aturan-aturan investasi, prosedur dan mekanismenya terutama dalam memperoleh izin.
“Kita bersyukur setelah ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka prosedur dan upaya untuk memperoleh izin bagi pelaku usaha sekarang lebih mudah,” tegas Ketua DPD Gerindra Maluku itu.
Namun diakui HL, sapaan akrab mantan bakal calon Wakil Gubernur Maluku itu, tidak semua jenis usaha harus mendapat izin. Sebab hanya usaha dengan kategori beresiko tinggi saja yang berbasis izin.
“Sesuai aturan itu ada tiga kategori atau tingkatan yaitu beresiko rendah, sedang atau menengah dan tinggi. Dan untuk kategori sedang dan rendah yang tidak harus mendapat izin, sementara skala resiko tinggi wajib peroleh izin,” terangnya.
Oleh sebabnya Lewerissa berharap, lewat sosialisasi ini bisa mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM di Maluku. Sebab masa Pandemi Covid-19 baru saja dilewati dengan kesadaran aktivitas investasi sangat terganggu.
“Faktanya, Indonesia justru target investasi terealisasi bahkan terlampaui. Tahun lalu targetnya 900 triliun dan terlampaui, luar biasa. Sedangkan Maluku, beta berasumsi pasti ada pengaruhnya pada investasi,” terangnya.
Sekarang sudah masuki masa pemulihan pasca Covid-19 dan diharapkan investasi di Maluku khususnya dapat kembali bergairah dan manfaatnya bisa dirasakan bangsa, daerah dan terutama masyarakat.
“Kita harapkan pula makin banyak Investasi di sektor pariwisata, perikanan masuk ke Maluku, lewat kemudahan dan proses yang cepat. Karena kita sadari benar bahwa Maluku punya dua sumberdaya unggulan di kedua sektor itu,” tegas legislator yang digadang-gadang menjadi calon Gubernur Maluku itu.
Sebagai narasumber, Direktur Hilirisasi Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kementerian Investasi, Mohammad Faizal menyatakan, banyak regulasi yang mesti diketahui masyarakat.
Sebab perintah Presiden Jokowi telah jelas, semua perizinan harus dipermudah agar investasi bisa masuk dan majukan daerah.
“Arahan Presiden untuk reformasi ekonomi yakni hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Pendekatan izin berbasis Online Single Submission (OSS) dan semua pelaku usaha harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) jadi hal wajib dilakukan,” jelas Faizal.
Tahun ini tambahnya, iklim investasi di Maluku lebih meningkat dibandingkan tahun lalu, karena sudah masuki pasca Pandemi dan roda ekonomi mulai stabil.
“Karena itu pemerintah harus beri kemudahan dari sisi perizinan, insentif, lokasi dan membantu membuka pasar,” pungkasnya. (MR-02)
Comment