MEDAN-MRnews 
Persoalan Rahudman Harahap Walikota Medan yang telah dinon aktifkan,tetapi masih mengunakan berbagai fasilitas kini menimbulkan gejolak di Kota Medan.Imbasnya,puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Terminal Informasi Rakyat (TIRA), Himpunan Mahasiswa Al- Washliyah (HIMMAH), dan Gerakan Baru Anti Korupsi (GEBAK), menggeruduk Gedung DPRD Medan Jalan Gunung Krakatau Ujung, Rabu (25/9).Dalam aksi damai tersebut, permasalahan yang mereka sampaikan kepada anggota DPRD Medan, permasalahan pelepasan segala fasilitas negara yang dipakai Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap. Hingga permasalahan tanah Jalan Jawa milik PT Kereta Api Indonesia.
Di hadapan Anggota DPRD Medan Khairuddin Salim, Koordinator aksi Ferry Fadly mengatakan bahwa DPRD yang notabene sebagai perpanjangan lidah rakyat harus perduli dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Medan saat ini. Untuk itu, dia bilang, jika dua tuntutan yang mereka ajukan tersebut tidak disahuti secara kongkrit oleh anggota dewan, mereka meyerukan kepada masyarakat Kota Medan agar tidak memilih anggota DPRD yang duduk saat ini dalam Pemilihan Legislatif 2014 mendatang.
“Kami mendesak DPRD Medan serius menanggapi persoalan ini. Selain pelepasan segala fasilitas yang digunakan Walikota Medan non aktif dan permasalahan tanah di Jalan Jawa, kami meminta DPRD untuk menjelaskan ke publik terkait pengunduran diri pejabat di Pemko Medan. Seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD,” ujar Fery Fadly.
Menjawab soal pelepasan fasilitas negara yang dipergunakan walikota non aktif, Khairuddin Salim mengatakan langka konkrit yang dilakukan DPRD adalah terlebih dahulu akan koordinasi dengan pimpinan DPRD Medan, kemudian pihaknya akan melayangkan surat ke Gubsu guna menanyakan mekanisme prosedur Kemendagri terkait fasilitas negara yang tidak boleh digunakan pejabat non aktif.
“Menurut saya ini merupakan ranahnya Gubernur dan Mendagri. Dalam hal ini porsi DPRD sekadar menghimbau. Segera kami akan konsultasi dengan pimpinan DPRD, setelah itu akan melayangkan surat kepada Gubsu,” terangnya.
Lanjutnya, terkait permasalahan lahan Jalan Jawa, kata Khairuddin sudah berulang kali mendesak agar Dinas TRTB membongkar pembangunan Centre Point di Jalan Jawa karena dianggap telah menyalahi aturan secara hukum.
Sementara itu, mananggapi masalah pengunduran diri Kadisdik Parluhutan Hasibuan dan Kepala BKD Pemko Medan, anggota Komisi A itu menuturkan akan segera mengundang Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin guna menjelaskan permasalahan ini.
“Komisi A berjanji akan mengundang pejabat yang berkompeten di Pemko Medan untuk menjelaskan permasalahan ini. Paling tidak ada lima permasalahan di Kota Medan yang sedang dialami saat ini,” janjinya.
Merasa tidak puas mendegar jawaban Khairuddin Salim, pendemo lalu meminta bukti konkrit berupa foto copy surat pernyataan penolakan keras dari DPRD Medan terhadap pembangunan lahan Jalan Jawa. Menurut mereka, selama ini DPRD Medan hanya sekadar ‘cuap-cuap’ tanpa melakukan tindakan nyata menyikapi persoalan tersebut. Selain itu mereka mensinyalir jangan-jangan DPRD Medan juga terlibat di dalam proyek pembangunan itu.
“Kami minta agar lahan milik PT ACK itu distanvaskan, dan meminta bukti bahwa DPRD menolak pembangunan tersebut,” timpal Koordinator Lapangan, Alihot Sinaga.
Di sisi lain, kata Alihot, DPRD Medan harus segera memanggil dan mengumpulkan semua SKPD yang mundur itu, karena menurutnya ada kejanggalan yang terjadi di balik pengunduran diri pejabat di jajaran Pemko Medan tersebut. “Kami ingin melihat tindak lanjut yang dilakukan DPRD Medan. Dan kami ingin tahu telah sejauh mana proses yang telah berjalan selama ini,” ketus Alihot, seraya menambahkan, selain untuk melindungi pejabat yang mengundurkan diri, kiranya hal itu jangan sampai terjadi di SKPD-SKPD lain.
Artinya, DPRD Medan perlu meminta klarifikasi kepada Plt Walikota untuk mempertanggungjawaban kenapa pejabat tersebut mundur. Dan kalau memang ada alasan lain, selain berkaitan dengan ketidakmampuan seorang pejabat dalam mengemban amanah, kiranya persoalan ini dapat diselidiki dan ditelusuri lebih dalam lagi.
“Kalau ternyata ada alasan lain dari kemunduran diri tersebut, kami minta DPRD Medan dapat menjelaskan serta mempublikasi hasilnya kepada masyarakat melalui pers,” imbuhnya, seraya mengharapkan agar masalah lahan Jalan Jawa tersebut dapat di Paripurnakan oleh DPRD Medan.
Merespon cecaran tersebut, Khairuddin kembali menegaskan jika secepatnya DPRD Medan akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait di jajaran Pemko Medan. “Komisi A berjanji akan berkoordinasi dengan Plt Walikota untuk memanggil kedua kepala SKPD yang mengundurkan diri tersebut,” tukasnya.
Setelah cukup puas menyampaikan aspirasinya puluhan mahasiswa pendemo kemudian meninggalkan gedung dewan dengan tertib dan damai.(Romulo Sinaga)