AMBON,MRNews.com,- Polda Maluku menggelar apel Bhabinkamtibmas untuk pelaksanaan program Polri Peduli Stunting tahun 2023 yang dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary-Ambon, Senin (6/2).
Apel Bhabinkamtibmas Peduli Stunting ini diikuti sebanyak 600 anggota Bhabinkamtibmas Polda Maluku dan Polres jajaran.
Kapolda menegaskan, apel ini merupakan tindaklanjut Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia yang dipimpin Presiden RI di Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023 lalu.
“Dan perintah bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia,” katanya.
Pemerintah akuinya, dalam pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu masalah dalam pengembangan SDM adalah masalah stunting.
“Ini merupakan tantangan dan kendala yang perlu penanganan secara komprehensif. Sebab, kalau tidak akan mengganggu SDM yang berhubungan dengan kesehatan, bahkan kematian anak,” jelas Jenderal Bintang Dua itu.
Secara nasional menurut data hasil survei status gizi balita Indonesia menunjukkan terjadi penurunan angka stunting. Pada tahun 2019 angka stunting sebesar 27,66%, 2020 sebesar 26,9%, 2021 sebesar 24,04% dan tahun 2022 turun menjadi 21,06%. Sehingga target pemerintah di 2023 turun menjadi 14% dan ini program prioritas pemerintah.
“Sedangkan prevelensi stunting di Maluku mengalami penurunan di 2022. Dari 28,7% di tahun 2021 turun menjadi 26,1%. Target di tahun 2023 dan 2024 di Maluku bisa turun sampai 20%,” harapnya didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen Napiun.
Dalam penanganan stunting, Polri dipercaya pemerintah untuk ikut terlibat dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Hal ini sesuai program Kapolri tentang tranformasi menuju Polri yang Presisi dan diimplementasikan dengan program Quick Wins Presisi program 4 tentang penanganan stunting.
“Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan Polri yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat warga binaannya diharapkan perannya mampu melakukan kegiatan deteksi dini tentang adanya stunting di wilayah tugasnya,” tegas Lotharia.
Bhabinkamtibmas, lanjutnya diharapkan dapat melakukan kegiatan sambang, door to door dan pembinaan penyuluhan serta sosialisasi tentang stunting, sehingga dapat mengedukasi masyarakat tentang stunting, cara mencegah serta penanganannya.
Penanganan stunting akuinya, sejalan dengan program “Basudara manise Polda Maluku” saat ini yang juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penanggulangan dan pencegahan stunting di wilayah Maluku.
“Saya memberi penekanan kepada para Bhabinkamtibmas yang bertugas di jajaran Polda Maluku agar dapat melakukan mapping dan pendataan stunting di Desa/Kelurahan tempat bertugas,” pintanya.
Babinkamtibmas juga diminta agar dapat berkoordinasi dengan tim pendamping keluarga dan desa/kelurahan guna melakukan upaya pencegahan stunting. Seperti edukasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada remaja; menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana; menyediakan akses air bersih dan sanitasi; dan pendidikan pola asuh pada orang tua.
“Juga diharapkan dapat turun aktifkan posyandu, edukasi pola hidup sehat dan perbaikan gizi serta bersinergi dengan TNI/Babinsa, Pemerintah desa/kelurahan dan tim pendamping keluarga guna mengambil langkah penanganan stunting,” harap mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu.
Langkah-langkah penanganan stunting itu antara lain rumah desa sehat, konseling gizi, peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk kader Posyandu dan pendidik PAUD, peningkatan akses jaminan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita, pencegahan perkawinan anak dan lainnya. (MR-02)
Comment