AMBON,MRNews,com.-. Masalah mencerdaskan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara nasional namun menjadi tanggung jawab bersama terutama partai pemerintah di daerah.
Karena itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Maluku melalui fraksi di DPRD Maluku bergerak cepat dengan melakukan aksi nyata membina desa stunting di 11 kabupaten/kota di Maluku agar tidak ada lagi masalah anak hanya karena mengalami gizi buruk sehingga memperburuk masalah kemiskinan di Maluku.
“Sesuai instruksi DPP maka fraksi PDI-P di DPRD Maluku telah melakukan rapat dengan menyepakati tiap anggota akan menangani Tiga desa di tiap kecamatan yang berbeda” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun di ruang kerjanya, Jumat (19/11).
Langkah cepat dilakukan fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk kerja nyata terhadap masyarakat yang turut membawa wakilnya di lembaga yang terhormat.
Menurutnya, kerja nyata akan dilakukan pada bulan November terhadap 21 Desa di Maluku sebagai komitmen untuk menangani masalah stunting di Maluku.
“Bagaimana mungkin mau mencerdaskan bangsa kalau masalah stunting masih cukup tinggi. Ini masalah serius bagi daerah sehingga perlu ditangani secara cepat dan terencana” urai politisi PDI-P yang terbilang vokal dalam menyuarakan kepentingan rakyat jelata.
Dengan memiliki Tujuh anggota di DPRD Maluku maka langkah yang diambil dengan melakukan pembinaan secara kontinyu dan terencana serta memilih tidak menangani desa yang telah ditangani pemerintah.
“Dengan begitu, maka masalah stunting di Maluku bisa menurun bahkan tidak lagi ditemui sebagi langkah tepat mencerdaskan anak bangsa” kata Watubun. (MR-01)
Comment