AMBON,MRNews.com,- Warga kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) mengeluh kepada wakil rakyat DPRD kota Ambon daerah pemilihan Sirimau I dan II tentang pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) serta persoalan infrastruktur seperti jalan dan minimnya lampu penerang jalan. Tak hanya mengeluh, warga juga mengapresiasi para wakilnya yang datang langsung bertatap muka dan mendengar aspirasi.
Dalam pengawasan kecamatan oleh DPRD, Sekretaris Negeri Hukurila Elen Angkotamony mengatakan, lampu-lampu jalan sebagian besar rusak, hanya tersisa dua buah dari delapan khusus yang ada di kawasan Leitisel. Hal itu jelas mengganggu aktivitas masyarakat terutama di malam hari. Apalagi Hukurila sudah ditetapkan menjadi desa wisata percontohan di kota Ambon. Bahkan juga dari Passo-Hukurila pun masih gelap karena lampu jalan tidak ada atau rusak.
Selain lampu, dirinya mengeluh tentang jalan yang rusak mulai dari Desa Ema hingga ke Hukurila. Yang kemudian berdampak pada terbatasnya angkutan umum di sore, dimana waktunya anak-anak pulang sekolah. “Kami juga minta dinas perhubungan bisa tambah trayek dari dan ke kecamatan di Leahari guna memudahkan akses warga dalam pengurusan,” ujar di kantor kecamatan, Jumat (6/12).
Tak hanya itu, Penjabat Negeri Rutong Paulus Anakotta kepada DPRD juga resah dengan sikap Kabag Pemerintahan Kota Ambon Steven Dominggus karena dinilai mempermainkan dan menghambat negeri-negeri adat dalam rangka penetapan raja defenitif. Padahal, peraturan negeri (Perneg) yang disyaratkan sudah tuntas dibahas dan diserahkan. Dimana Rutong bersama enam negeri lainnya di Leitisel masih menggantung dan dipegang penjabat.
Lain pula dengan perwakilan Negeri Kilang Yeles Laukon yang meminta DPRD mendorong walikota memperhatikan insentif Linmas dan Polmas, tak saja sekedar operasional. Serta dapat menaikkan operasional dan insentif Saniri Negeri, bukan hanya RT/RW. Ketua Saniri Negeri Hutumuri Bo Lainsamputty pun mengharapkan pelayanan Adminduk dapat dipindahkan kembali ke kecamatan, tak lagi menumpuk di Disdukcapil. Termasuk memperhatikan BPJS Kesehatan yang aksesnya kadang dipersulit di rumah sakit.
Terhadap sejumlah keluhan tersebut, ketua komisi III DPRD kota Ambon Johny Wattimena mengaku selanjutnya nanti dibicarakan oleh DPRD dengan dinas teknis agar hal-hal itu harus ditindaklanjuti. Sebab dengan komposisi Aleg Dapil Sirimau-Leitisel 16 orang yang menyebar di komisi I-III, diyakini persoalan atau kepentingan masyarakat di kedua kecamatan itu akan di follow-up. Diantaranya infrastruktur dan trayek domain komisi III. “Semua aspirasi dan keluhan warga itu menjadi konsen kita semua,” ungkapnya.
Anggota komisi I Jely Toisuta menambahkan, persoalan pelayanan pada Disdukcapil dan Desa/Negeri yang masih dipimpin penjabat akan serius diperhatikan komisi karena bermitra dengan Capil dan bagian pemerintahan. Sebab sudah menjadi konsen sedari awal dalam beberapa kali pertemuan agar masalah itu jangan dianggap remeh karena berkaitan kepentingan masyarakat. Termasuk BPJS Kesehatan pun coba didorong komisi nantinya.
Diketahui, dalam kunjungan pengawasan kecamatan itu, anggota DPRD kota Ambon Dapil Sirimau-Leitisel yang hadir diantaranya Johny Wattimena (Gerindra), Chris Latumahina dan Nathan Palonda (NasDem), Jely Toisuta (Demokrat), Patrick Moenandar dan Johan van Capelle (Perindo), Swenly Hursepuny (PKB), Andi Rahman (PPP) serta Hadijanto Djunaidi (Hanura). Tujuh anggota lainnya berhalangan hadir. Mereka diterima Camat Leitisel Ricky Sopacua dan staf di kantor kecamatan, Negeri Leahari. (MR-02)
Comment