AMBON,MRNews.com,- Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan MTB-MBD, Francois Orno angkat suara membela sang kakak, Bupati Kabupaten MBD non aktif yang juga Calon Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno atas pernyataannya saat debat publik perdana Cagub-Cawagub Maluku, Senin (7/5) yang menyebut masalah kemiskinan di MBD karena kurang perhatiannya pemerintah daerah dengan tidak ada alokasi anggaran APBD I ke MBD. Hal itu kemudian mendatangkan kritik keras dari dua anggota DPRD Maluku dapil MTB-MBD, Melkias Frans-Anos Yermias yang menilai statement Abas Orno menyesatkan karena faktanya, alokasi APBD I ke kabupaten MBD dan daerah lainnya di Maluku ada.
“Tidak mungkin kabupaten bangun dari timur, pemerintah provinsi (Pemprov) bangun dari barat. Kalau berangkat dari defenisi kemiskinan, mesti ada sinkronisasi antara Pemprov dan Pemkab. Selama ini Musrenbang bagian dari finalisasi program, tetapi apakah hasil Musrenbang sudah diimplementasi lewat APBD kita atau belum. Selama ini tidak ada. Katakanlah Pemprov mengklaim telah bangun talud, pagar, apakah itu bagian dari program untuk penyelesaian kemiskinan, khan tidak. Sama sekali tidak sesuai. Artinya saya menganggap selama ini Pemprov gagal fokus dalam penyelesain masalah kemiskinan di MBD, MTB dan Aru,” tandas politisi PDI Perjuangan itu, kepada wartawan di Ambon, Kamis (10/5/2018).
Orno mengaku pernyataan yang disampaikan Yermias dan Frans dipandang tidak benar. Bahwa Yermias dapat dimaklumi karena baru bertugas enam bulan setelah dilantik sebagai anggota DPRD PAW. Tapi Melky Frans sebenarnya lebih paham karena anggota DPRD Maluku dua periode dan postur APBD I sudah sama-sama dilihat. Selain itu, mestinya harus tahu bahwa dalam pembahasan, intervensi anggaran dari Pemprov ke tiga provinsi, MTB, Aru dan MBD, seperti apa.
“Hanya nol koma sekian persen dari dua koma sekian trilyun APBD I. Lagian pembangunan ke MBD, semua sporadis. Tidak menyentuh substansi. Karena yang dimaksudkan dengan kemiskinan itu kita tidak punya rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan tidak baik. Tidak ada infrastruktur pendidikan yang layak untuk anak-anak kita belajar. Juga soal pakaian, dimana tidak memadai. Berarti kesimpulannya, masyarakat MBD masih terisolir. Padahal sebaliknya, semua ada hanya masih minim,” papar Orno.
Mestinya menurut Orno, Pemprov harus membuka akses keterisoliran supaya masyarakat dekat dengan pasar, agar bisa meningkatkan pendapat per kapita, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi selama ini tidak terjadi. Bila angka kemiskinan MBD juga MTB dan Aru tinggi, maka solusinya pemerintah perlu memfokuskan APBD I lebih besar untuk tiga kabupaten itu. Karena di MBD memang ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, yakni air bersih masih terbengkalai demikian juga infrastruktur jalan. Padahal, APBD Provinsi untuk jalan dari tahun 90-an sampai sekarang, tidak pernah terselesaikan.
“Teman-teman wartawan selama mendampingi kami di DPRD dalam pembahasan APBD pasti tahu, bahwa untuk tiga kabupaten itu sangat kecil apalagi Aru. Terkesan beban kemiskinan ditumpahkan ke kabupaten/kota. Tetapi sebenarnya pa Assagaff lupa ketika peringkat kategori kemiskinan kita pasang nasional maka Pemprov termiskin. Nanti kembali ke provinsi, baru ada kabupaten/kota. Apa yang disampaikan pa Semy Letelay benar. Karena memang APBD provinsi ke tiga kabupaten ini hanya berkisar 3-5 miliar lebih dan itu bukan bagian untuk segera menyelesaikan proses pembangunan,” tegasnya.
Menyoal dana aspirasi tiap anggota DPRD Maluku yang lumayan besar dan bisa membantu masyarakat sebagai konstituen, Orno berkilah dengan menegaskan MBD terdiri dari ratusan pulau dan beda dengan kabupaten/kota lain yang pulaunya masih sedikit. Sehingga soal pokok-pokok pikiran tiap anggota memang selama ini ada, namun dengan kondisi MBD tersebut dan anggaran yang minim belum bisa membantu MBD, MTB dan Aru keluar dari kemiskinan. Bahkan di Aru, manakala jalan provinsi hanya satu, namun belum pernah pemerintah fokus menyelesaikan itu.
“Kalau toh dana aspirasi dikucurkan anggota DPRD dapil masing-masing juga belum bisa menjawab persoalan kemiskinan di MBD, MTB dan Aru. Karena memang dana aspirasi lebih fokus kepada konstituen. Sehingga itu tidak menjawab dan menuntaskan persoalan,” tutup Orno. (MR-05)
Comment