AMBON,MRNews.com,- Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang selalu dijanjikan pemerintah pusat akan diberikan ke Maluku hingga kini belum juga terealisasi. Padahal sudah didengungkan lebih dari lima tahun lalu sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.
Hal ini pun kembali muncul lewat ultimatum Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang meminta segera disahkan dokumen LIN. Bahkan, kabarnya menteri Susi saat kuliah umum di Universitas Pattimura (Unpatti) pernah berjanji akan memberikan setiap tahun Rp 5 triliun untuk Maluku dengan LIN ini, tapi nyatanya belum juga terealisasi.
“Kalau misalnya menteri Susi pernah janji 5 triliun tiap tahun ke pemerintah Maluku dan tidak terealisasi, berarti simpel jawabannya itu menteri tukang tipu. Udah, jelaskan disitu. Beliau menteri tukang tipu, saya yang ngomong. Ketua umum DPP KNPI bilang menteri Susi tukang tipu. Sebab dia pernah janji di Unpatti ke Maluku dan mungkin tempat lainnya, berarti kita sebut dia menteri tukang tipu,” ujar ketua umum DPP KNPI Haris Pertama kepada media usai memberikan kuliah umum dan dialog publik di lantai II Gedung Rektorat Unpatti, Selasa (10/9/19).
Dirinya mengaku, persoalan LIN ini sudah lama sebelum Susi jadi menteri. Maka Presiden Jokowi harus memanggil Menteri Susi untuk mempressure soal janji LIN ini jika kendalanya di Susi. Sebab adanya LIN digadang-gadang bisa membuat masyarakat Maluku sejahtera dan itu harus dipertimbangkan Jokowi. “Kalau buntu, saran saya lebih baik Susi diganti di periode berikut. DPP KNPI akan terus mendorong yang terbaik untuk masyarakat dan juga perintahkan semua DPD mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Pasalnya Haris berharap kemaritiman di Maluku bisa bermanfaat bagi masyarakat Maluku sendiri. Karenanya “perang” antara Gubernur Maluku Murad Ismail dan Menteri Susi hari ini, dengan konsep yang dimiliki Gubernur, pihaknya mendukung langkah Gubernur untuk bagaimana sumberdaya alam khususnya laut di Maluku bisa memakmurkan masyarakat Maluku sendiri, bukan orang lain. Sebab bisnis kemaritiman hari ini yang terjadi di Maluku dipandang bisnis para mafia.
“Yang sekarang sudah jelas, saya pernah lihat di beberapa daerah. Misalnya di Tual ada kapal Thailand, Filipina. Itu daerah Maluku, juga ada kapal-kapal asing lainnya yang ditangkap di Maluku. Ini kalau bukan mafia perikanan apa namanya?. Jadi sebetulnya harus diaktifkan peran pemuda dan masyarakat dalam mengawal masalah pemberdayaan sumberdaya alam. Jangan sampai mafia-mfia lain juga masuk. Khan sudah ada contoh pernah ada pabrik ikan ditutup karena mafia banyak. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Tugas KNPI dan pemuda Maluku menjaganya,” tegas Haris.
Sementara ketua karateker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa katakan, alasan kemaritiman jadi topik kuliah umum dan dialog publik karena melihat fenomena pengelolaan laut di Maluku tidak optimal bagi masyarakat Maluku. Sebab moratorium adalah kebijakan merugikan atau melemahkan nelayan kecil dan membuat kelompok mafia yang punya kapal besar saja yang mampu menikmati hasil laut Maluku. KNPI Maluku pun sangat tegas melawan kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku.
“Kami mendukung sikap Gubernur atas bagaimana “perang” yang dalam istilah bukan sungguhan tapi bagaimana meyakinkan masyarakat Maluku bahwa lagi perjuangkan hak-hak mereka ke kementerian, pemerintah pusat karena harus dioptimalkan. Janjian LIN khan tidak ada metode. Jadi harus ada semacam otonomi khusus yang membuat semua industri berinvestasi di Maluku agar ada dampak tenaga kerja, ada ruang orang bisa mendapat hasil maksimal dalam aspek ekonomi dan ada daya beli masyarakat nelayan,” tukas Hehanussa.
“Karena namanya hasil laut tidak bisa terukur, yang hanya dimanfaatkan kelompok bisnis, mafia besar yang merugikan masyarakat Maluku dan masyarakat kita menderita. Maka butuh kebijakan pemerintah yang tegas terhadap bagaimana pengembangan sektor kelautan untuk masyarakat Maluku bisa meningkatkan PAD, kegiatan masyarakat optimal, pendapatan dan daya beli masyarakat maksimal, karena masyarakat kita di Maluku adalah masyarakat pesisir,” sambungnya. (MR-02)
Comment