AMBON,MRNews.com,- Politik identitas dan transaksional dalam setiap suksesi kepemimpinan politik lewat pemilihan umum (Pemilu) kerap muncul merasuk rakyat. Karenanya, hal itu harus dilawan dengan penguatan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang menjadi tonggak dan motor penggerak yakni pemuda dan civil society. Apalagi menghadapi momentum tahun politik 2019, Pilpres maupun Pileg.
Hal itu terangkum dari diskusi rumah pembaharuan DPD AMPI Kota Ambon bekerjasama dengan DPC GmnI Ambon bertemakan “Tahun politik 2019; kualitas anak muda dan politik identitas, meneguhkan kembali nalar pilar kebangsaan”. Menghadirkan narasumber Dr. Sabara Nuruddin,M.Fil (Peneliti Litbang Agama Makasar), Leunard Heppy Lelapary, M.Pd (akademisi FKIP Unpatti, Kabid II AMGPM Daerah P. Ambon Utara), Rusdi Abidin,SE (Peneliti Ekonomi dan Politik Unpatti) dan perwakilan Departemen Pemuda dan Anak GBI Maluku di Buritan café Poka, Sabtu (4/8/18) sore.
Narasi kerap terjadinya politik identitas dan transaksional pun menurut Ketua DPD AMPI Kota Ambon, Ahmad Ilham Sipahutar sangat tidak mendidik anak bangsa. Sehingga kualitas seseorang atau anak muda tidak bisa dipotret hanya karena ikatan yang tentu bagi semua orang sangat bertentangan dengan nalar pilar kebangsaan. Karenanya, komitmen meneguhkan empat pilar kebangsaan harus terus digaungkan dan menjadi perekat dalam keberagaman.
“Jangan sampai kesolidan sebagai bangsa majemuk diganggu isu SARA. Ini yang sangat berbahaya dan menciptakan disintegrasi ke-Indonesia-an kita. Hampir semua pemateri sepakat politik identitas harus dikelola secara baik bahkan dilawan. Meski tidak bisa nafikan itu bertumbuh alamiah. Tapi jangan sampai merusak dan mengganggu persatuan-kesatuan bangsa. Poinnya, perlu pikiran dan tindakan cerdas civil society, anak muda selektif memilih calon pemimpinnya dan memberi edukasi positif, pemahaman berdemokrasi yang baik ke masyarakat,” tutur Sipahutar.
Sementara itu, Ketua DPC GmnI Ambon, Sujahri Soma menambahkan, lewat diskusi semacam ini, bisa menjadi penting untuk memberikan edukasi-edukasi politik yang baik ke masyarakat, sehingga tidak ada yang namanya politik identitas dalam perhelatan Pemilu. Kalaupun identitas politik memang diakui ada, tapi soal mengkapitalisasi nilai-nilai agama, suku, ras tidak. Tak hanya itu, pemerintah pun diharapkan membuka diri dan mensuport pemuda untuk aktif melakukan diskursus penguatan kebangsaan.
“Kita harus terus melakukan diskusi, sinergitas diantara semua pihak. Paling terpenting membuat gerakan positif di tengah-tengah civil society, bagaimana menyentuh masyarakat awam tentang apa itu politik dan mereka juga harus melek terhadap politik. Dari diskusi ini, kita berharap ada kesepahaman bersama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dijaga dan melawan politik identitas serta politik transaksional. Sehingga lahirlah pemimpin kredibel dan beradab,” tutupnya. (MR-02)
