AMBON,MRNews.com,- Mendikbud Nadiem Makarim telah mengeluarkan aturan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa juga dipakai untuk membeli pulsa internet bagi siswa yang menjalani proses belajar dalam jaringan (daring) dimasa pandemi COVID-19.
Terkait hal itu, ketua komisi II DPRD kota Ambon Jafry Taihutu mendorong harus ada peraturan walikota (Perwali) agar semua pihak diukur dan itu jadi landasan regulasi untuk diawasi untuk menghadapi belajar daring dan luring.
“Bila ada Perwali maka akan menterjemahkan lebih jauh peraturan Mendikbud soal penggunaan dana BOS untuk mendinamisasi dunia pendidikan ditengah pandemi COVID-19. Selain juga bisa masukan penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk kepentingan belajar daring,” ungkap Jafry kepada awak media di DPRD, Jumat (7/8).
Pasalnya pikiran berkembang dari BUMN yang sempat komisi undang, kata dia, mereka welcome untuk CSR-nya bisa juga dipakai untuk memback-up kebijakan pemerintah soal ADD atau dana BOS itu.
“Atas dasar itu kami sudah mendorong pemerintah kota Ambon cepat melangkah lewat konsep yang mulai digagas ketika FGD dan rapat dengan komisi sehingga ada Juklak soal daring dan luring keluar dan landasan hukumnya adalah Perwali itu,” tukasnya.
Bahkan soal permintaan banyak kalangan tentang data oleh dinas. Analisa konsultan survey dari parameter consultindo bahwa dari sisi jumlah siswa di Ambon, dari kajian ekonomi ada sekitar 10 ribuan siswa yang tidak akan mendapat materi jika belajar daring. Sebab ada temuan yang jumlahnya banyak tentang siswa kategori miskin.
“Datanya jangan dari dinas saja, ok kalau itu data primer dari capil, sensus. Tapi harus ada data independen guna menjaga pendekatan yang akhirnya tidak fair soal data. Agar ketika ada intervensi, pasti jadi. Soal data penting, sebab jadi landasan dinas bisa mengorganisir PBM dengan pendekatan daring maupun luring,” ingatnya.
Selain itu, mengenai empat negeri di kecamatan Leitimur Selatan yang belum dialiri internet, tambah Jafry, pihaknya sudah bicara resmi dengan Telkomsel dan Telkom agar Negeri Naku, Kilang, Hatalai dan Ema jaringan internet bisa diintervensi kesana.
“Sementara waktu sesuai janji mereka itu akan menjadi skala prioritas untuk diperhatikan. Kalau itu terjadi, saya kira sudah lebih bagus dari situasi dan kondisi sebelumnya guna memperlancar PBM daring,” tutupnya.
Terpisah, kepala dinas pendidikan kota Ambon Fahmi Salatalohy mengaku, soal rujukan bisa difasilitasi sekolah dengan dana BOS untuk membeli pulsa data bagi siswa guna menunjang proses belajar daring, dinas akan mengontrol intens sekolah, apakah aturan itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak. (MR-02)
Comment