AMBON,MRNews.com,- Pengrusakan kaca dan penyegelan kantor DPD Partai Golkar Maluku oleh politisi senior Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy, Selasa (2/6) dipandang kader sebagai bentuk protes dan interupsi atas keresahan terhadap cara kepemimpinan Ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi dalam menentukan komposisi kepengurusan periode 2020-2025.
Wakil ketua DPD Golkar Maluku Subhan Pattimahu mengaku, interupsi karena sesuai (Juklak) 02 DPP Golkar tentang musyawarah dan rapat-rapat terkhusus Bab IV pasal 39 dan 40 menjelaskan wewenang formatur. Sesuai keputusan Musda Golkar Maluku Maret lalu, lima orang formatur diputuskan, salah satunya dari unsur DPP yaitu Ketua Korwil PP Maluku-Malut Hamzah Sangadji.
Dalam proses itu, sejumlah kader potensial yang memiliki jam terbang, jejak politik baik dan punya “saham” besar dipartai, telah disepakati masuk dalam struktur kepengurusan unsur DPP dan diusulkan ke ketua tim formatur selaku ketua DPD Golkar Maluku terpilih. Namun tanpa diteken Sangadji, tiba-tiba usulan disampaikan dan SK DPP pengesahan kepengurusan telah turun.
“Ini jadi pertanyaan besar. Sesuai mekanisme, keberadaan formatur penting. Harapan kita Musda kemarin bisa mengumpulkan yang retak-retak, dalam semangat rekonsiliasi dan orang basudara. Tapi nama-nama calon pengurus yang diusul dirubah sepihak, tanpa diketahui tim formatur DPP. Tiba-tiba SK turun,” tukas mantan Ketua AMPG Maluku itu didampingi sejumlah pengurus, Rabu (3/6).
Padahal lanjutnya, dalam pembukaan Musda waktu itu, Wakil Ketua Umum DPP Azis Syamsuddin jelas tegaskan hasil Musda harus mengkomodir semua kepentingan politik, menyatukan kader yang tercerai berai. Dengan begitu Golkar Maluku kuat dalam menghadapi berbagai agenda politik kedepan, lewat konsolidasi.
“Faktanya berbeda. Komposisi pengurus tidak mencerminkan itu dan malah membuat segregasi dengan merangkul orang luar masuk. Apalagi sejak Musda, ketua DPD tidak pernah datang ke rumah besar Golkar Maluku untuk konsolidasi partai. Juga beberapa waktu ini, seakan-akan Golkar Maluku diatur dari pulau Buru-Bursel hanya dengan 1-2 pengurus,” kesalnya didepan sekretariat Golkar Maluku.
Sejumlah keresahan dari pengurus dan kader Golkar ini diakui, karena sayang terhadap “rumahnya” dan tidak ingin hancur oleh orang lain dan oknum-oknum. Kerja formatur hanya 30 hari, pengurus 5 tahun dan event politik besar di Maluku akan dihadapi. DPP harus cabut dan tinjau ulang SK.
“Jadi jangan dianggap ini tindakan kriminalisme. Kalau hari ini ada anak-anak yang tidak setuju dengan sikap orang tua lalu protes, apakah anak itu harus dipolisikan?. Golkar ini rumah bersama kita semua. Apalagi Pikada di 4 kabupaten yang akan kita hadapi nanti dengan komposisi pengurus seperti ini, mau jadi apa?,” pungkasnya.
Sementara, informasi yang didapat, sejumlah pengurus DPD Golkar Maluku bersama kuasa hukum kemarin telah mendatangi SPKT Polda Maluku untuk mempolisikan Ridwan Marasabessy karena dinilai aksinya, bentuk sikap kriminalitas. Kantor Golkar Maluku pun telah diberikan police lince atau garis polisi. (MR-02)
Comment