AMBON,MRNews.com,- Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) yang telah diteken Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka mulai dilaksanakan Januari 2021 masih ditelaah dinas pendidikan (Disdik) kota Ambon.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohy mengaku, pihaknya sementara melakukan penyusunan konsep terkait penerapan proses belajar secara langsung atau belajar tatap muka.
Sebab proses itu berjalan tergantung kebijakan kepala daerah masing-masing. Sebab kepala daerah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. Disdik pun menunggu perintah Walikota soal rencana tersebut.
“Kalau mengacu pada SKB empat menteri itu, tentu dilimpahkan kepada kepala daerah setempat. Bagi Kota Ambon sendiri, jika orang tua tidak setuju, maka kebijakan belajar tatap muka itu tidak bisa diterapkan,” tandas Salatalohy di Balaikota Ambon, Senin (14/12).
Disdik kata Fahmi, telah diminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy melakukan telaah menyangkut teknis pembelajaran tatap muka yang rencananya Januari 2021.
Telaah itu dimaksudkan soal konsep belajar dengan protokol kesehatan dan sepakat tidaknya orang tua maupun komite sekolah.
“Apakah nanti ada MoU dengan orang tua bersama komite sekolah atau seperti apa, nanti dilihat juga. Soal kesiapan belajar tatap muka, kami telah mengaturnya. Hanya saja masih menunggu perintah Walikota. Karena semua keputusan ada di Walikota,” tegasnya.
Telaah yang dilakukan Disdik tambahnya, dalam menghadapi situasi new normal ini tentu tidak terlepas dari edaran SKB empat menteri dan juga petunjuk teknis yang telah dikeluarkan Walikota Ambon.
“Tetap berada dalam koridor itu, tinggal bagaimana kita melihat implementasinya dilapangan. Karena orang tua belum seluruhnya setuju soal pembelajaran tatap muka ini,” tandasnya.
Namun jika sedikit dilirik ke belakang, pembelajaran tatap muka di Indonesia sudah pernah dibuka, tapi kembali ditutup karena pertimbangan klaster baru yang muncul di sekolah.
“Apakah prosesnya dimulai dari kelas kecil dulu atau kelas besar dulu, nanti kita lihat kondisi yang ada nanti. Tapi jika dijalankan, tentu tidak bersifat normal, tetap utamakan protokol kesehatan dengan kapasitas 50 persen agar tidak ada oenumpukan. Jadi sistematikanya disesuaikan dengan kondisi,” tuturnya. (MR-02)
Comment