AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sesalkan pemberitaan beberapa media cetak lokal Ambon yang akhir-akhir ini menulis sangat vulgar sehingga mengusik dan menganggu, bahkan menjadi headline berita, terkait proses hukum yang sementara berlangsung di Polres Pulau Ambon dan P.P Lease untuk kasus yang dibahasakan media yaitu dugaan penggunaan penggunaan SPPD fiktif tahun 2011. Dimana seakan-akan isteri Walikota mangkir dari panggilan penyidik Polres, padahal sebenarnya keliru dan salah paham terhadap surat panggilan yang dilayangkan.
Menurut penjelasan Walikota kepada awak media, panggilan tersebut dilayangkan tanggal 7 September 2018. Dimana saat itu adalah perayaan HUT Kota Ambon, tanggal 8 September persiapan pesta rakyat malam hari. Kemudian tanggal 9 September, seluruh OPD Pemkot berangkat studi tiru Smart City di Makasar, tanggal 10 September tiba. Tanggal 11 September libur karena bertepata perayaan tahun baru Islam dan sudah kembali ke Ambon. Sementara tanggal 12 sudah harus menghadap ke penyidik Polres.
“Menariknya karena surat panggilan tidak diantar ke kantor tetapi di rumah. Padahal, jika diantar ke kantor, otomatis sekretaris akan catat dan beritahukan dalam jadwal. Tetapi karena surat diantar ke rumah, jadi seorang pun tidak berani buka, apalagi ditujukkan ke Walikota. Dari sini lah, yang kemudian muncul salah paham dan tidak tahu-menahu media tentang identitas diri orang lain yang dianggap isteri saya dan alasan tidak datangi penyidik,” beber Walikota di ruang kerjanya, Sabtu (15/9/18).
Pasalnya lagi, diakui Walikota, surat panggilan tersebut baru diketahuinya setelah tiba di Ambon dan diantar ke kantor. Dimana mereka yang dipanggil terkait dugaan SPPD fiktif dan Walikota diminta menghadirkan ke penyidik. Mereka diantaranya Elkyopas Silooy (Sekwan), Ir Johana Sopacua (Kabid di Disperindag), Morits R Lantu ( mantan Kadispora yang saat ini jadi tahanan di Lapas), Joseph Lilipory ( pegawai dinas PRKP), Ny Adonia Maail (pegawai BKPDSM Kota Ambon), dan terakhir sdr D. Louhenapessy (staf pegawai DPMPTSP), tinggal di Lateri.
Padahal untuk nama terakhir, sebut Walikota, dalam panggilan tersebut jelas berkelamin laki-laki, pekerjaan ASN Pemkot Ambon. Sehingga bagaimana mungkin D. Louhenapessy atau Dany disamakan dengan istri Walikota yang identitasnya dan keterangan berbeda. Karena nama lengkapnya, Leberina Louhenapessy, bukan inisial D, bukan ASN dan jenis kelamin laki-laki tapi perempuan.
“Bagaimana mungkin koran-koran tulis berbeda, beta menyesal sekali ini terjadi. Mari katong dengan hati, jujur lihat Ambon. Bagaimana semua koran headline, istri Walikota mangkir. Kasihan, itu artinya dong sudah memberi penghukuman luar biasa buat istri saya. Jadi beta sendiri juga bagaimana yah. Tapi sudah terjadi, dong sudah tulis. Ini jadi pengalaman, musti hati-hati menulis sebuah berita, apalagi identitas seseorang harus diketahui jelas. Setelah baca koran, saya kaget. Surat panggilan itu pun baru saya baca setelah tiba dari luar daerah,” kesal Walikota.
“Wartawan mungkin pikir, ini D Louhenapessy jadi dipikirnya Debby. Padahal istri saya Leberina Louhenapessy. Sehingga jelas dan saya minta tolong teman-teman wartawan meluruskan dalam berita. Saya juga harus sampaikan permintaan maaf buat kepolisian, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Karena itu, saya sudah perintahkan mereka untuk hari ini (Senin-red) menghadap penyidik guna memberikan keterangan soal masalah tersebut,” sambung politisi Golkar itu.
Padahal, tambah Walikota, selama ini dirinya sangat mendukung penuh proses penegakkan hukum, bahkan kalau ada hal tidak benar, langsung mengambil inisiatif untuk minta polisi atau kejaksaan agar diproses guna sebuah tertib administratif. Sehingga, kalau ada panggilan langsung follow up. “Oleh karenanya, saya sudah sampaikan buat Sekkot, seluruh nama-nama tersebut dalam surat panggilan, untuk menghadap ke Polres memberikan keterangan. Sehingga semuanya jadi clear dan tidak digiring seolah-olah mangkir dan tidak, padahal faktanya berbeda,” tutup Walikota. (MR-02)
Comment