by

Sekolah Lain Diharapkan Ikuti Jejak 12 Sekolah Sudah PTM

AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon Richard Louhenapessy berharap, setelah 12 sekolah, akan menyusul sekolah – sekolah lainnya yang siap melaksanakan PTM terbatas, baik tingkat SMP maupun SD.

“Saya berharap di minggu-minggu berikut sudah bertambah lagi SMP yang laksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mengikuti jejak 12 sekolah khususnya SMP yang sudah lebih dahulu PTM,” tandas Walikota kepada awak media disela pantauan kesiapan kedatangan Kapolri di Ambon, Kamis (13/1/22).

Menurutnya, syarat PTM terbatas tidak terlalu sulit diterapkan. Asalkan semua warga sekolah sudah vaksinasi dan protokol kesehatan (Prokes) bisa diterapkan maksimal, tinggal sekolah ajukan surat dan nanti tim dari dinas turun melihatnya dan menerbitkan rekomendasi jika sudah penuhi syarat dan ketentuan.

Pasalnya kata dia, target Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk seluruh sekolah laksanakan PTM tahun ini mulai dari tingkat SMP sederajat. Baru kemudian setelah vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun, didorong PTM terbatas untuk SD.

“Akhir bulan untuk SMP kita dorong untuk semua bisa jalan PTM. Kalau sudah jalan, tidak ada problem, maka kita bisa mulai dengan SD,” terangnya.

Setelah vaksin anak usia 6-11 tahun maka nanti Pemkot Ambon akui Louhenapessy, akan dorong sekolah Madrasah lewat Kementerian Agama untuk juga lakukan vaksinasi.

Diketahui, ke-12 sekolah yang sudah jalani PTM ialah SMP Negeri 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 6 dan SMPN 7. Selanjutnya SMP Negeri 8, SMP 9, SMP 13, SMP 18, SMP Kalam Kudus, SMP Kristen, dan SMP Katolik Santo Andreas.

“PTM yang sudah berjalan pada 12 SMP menjadi sasaran kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Ambon selama dua hari. Salah satu sekolah yang akan dikunjungi yaitu SMPN 6 di kawasan Tanah Tinggi besok, setelah itu baru beliau tinjau vaksinasi di Lapangan Merdeka,” terangnya.

Dijelaskan, ke 12 sekolah menjadi ujicoba PTM terbatas karena memenuhi persyaratan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM.

“Pelaksanaannya dengan mekanisme 50 persen jumlah siswa dan maksimal 6 jam pelajaran. Ini tentu harus dimonitoring dan evaluasi sehingga kekurangan, bisa dibenahi,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed