by

Satu Dekade Ditelantarkan, Pengungsi Pelauw Minta Keadilan Pemerintah

AMBON,MRNews.com,- Konflik Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang terjadi pada 12 Februari 2012 telah meluluh lantahkan negerinya.

Mengakibatkan kurang lebih 300 rumah terbakar, 6 korban jiwa dan bahkan ribuan orang mengungsi, yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan warga lnjut usia (Lansia).

Sampai hampir mencapai 1 Dekade atau 10 tahun, tidak ada upaya serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan Maluku Tengah dalam menyelesaikan serta mengembalikan pengungsi Pelauw ke tempat asalnya.

Ini membuktikan bahwa negara dalam hal ini Pemda telah gagal dalam mengimplimentasikan amanat UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

10 Tahun masyarakat pengungsi konflik Pelauw berjuang mencari keadilan dengan
mendatangi semua pemangku kebijakan di daerah ini, mulai Gubernur Maluku, Bupati Malteng, DPRD Maluku, DPRD Malteng, Kapolda Maluku, Pangdam XVI
Pattimura, Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, Dandim 1504 Ambon, dan masih banyak lagi langkah langkah diplomasi yang sudah ditempuh para pengungsi, namun tak satupun membuahkan hasil.

Padahal jika dihubungkan dengan rentetan konflik yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Malteng misalnya konflik Hitu Lama – Hitu Messing, Porto – Haria, Mamala-Morela, Seith – Negeri Lima, Pelauw-Kailolo, dengan tanggap dan penuh
kepedulian Pemda Maluku dan Malteng dengan serius menyelesaikan persoalan diatas secara tuntas.

“Puncaknya, dengan melakukan deklarasi perdamaian di negeri Mamala-Morela. Namun ada apa dengan penyelesaian pengungsi konflik Pelauw sampai berkepanjangan selama 10 tahun ?. Sungguh ironis,” sesal Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda HATUHAHA WAELAPIA PELAUW
(AMHW Pelauw) Erdy Rizal Tualepe.

Dikatakan, tidak ada inisiatif dan pro aktif dari Pemda Maluku dan Malteng untuk segera memulangkan pengungsi ke tempat asalnya di Negeri Pelauw, sesuai amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

“Tidak ada progres apapun dalam memulangkan pengungsi dan menyelesaikan konflik Pelauw. Apakah sikap diam dan penelantaran pengungsi oleh Pemda Malteng ini upaya pembiaran dan merawat konflik di Pelauw?,” tanya Tualepe lewat siaran persnya, Kamis (9/12).

Akumulasi kekecewaan itu, diakui, pihaknya terpaksa manfaatkan kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang berkunjung ke Ambon-Maluku untuk lakukan aksi protes dan meminta keadilan, perhatian dan tanggungjawab pemerintah bagi pengungsi Pelauw.

“Kami hanya minta perhatian, keadilan dan tanggungjawab negara dalam hal ini Pemda Maluku, Maluku Tengah dan DPRD, tidak yang lain,” tegasnya disela-sela aksi diseputaran monumen gong perdamaian dunia, Kamis.

Demikian pula harus sampaikan aspirasi ke DPRD Maluku agar Pemda Malteng dan pihak terkait dalam hal ini Kepala Pemerintahan Negeri Pelauw yang
juga Wakil Ketua DPRD Maluku Rasyad Efendi Latuconsina segera lakukan proses rekonsiliasi yaitu memanggil kedua belah pihak duduk dalam meja perundingan guna membahas kesepakatan perdamaian.

“Harapan kami DPRD Maluku sikapi aspirasi secepatnya. Harapan kita
semua penyelesaian konflik sosial Pelauw dapat terwujud dalam waktu dekat dan menjadi prioritas utama Pemda Malteng agar semua masyarakat Pelauw dapat kembali hidup bahagia lahir dan batin di Negeri,” harapnya.

Terkait penelantaran negara dalam hal ini Pemda Malteng sambungnya, telah melakukan dua pelanggaran hak asasi manusia. Pertama act by commission
dan pelanggaran kedua adalah pembiaran atau act by omission. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed